All You Need Is Love (118)

16. TERBUKANYA KOTAK PANDORA

Subagio S. Waluyo

Kotak pandora yang di dalamnya ada abdi negara, KKN, mental ABS, patologi birokrasi, dan negara amburadul ke luar dari kotak itu. Ini bisa jadi merupakan bukti kalau PP mau serius dibenahi akan menguap semua yang namanya penyakit yang melekat di tubuh ASN yang melayani masyarakat. Tapi, bagaimana caranya? Bukankah untuk membenahinya sudah dimulai dari adanya undang-undang yang mengatur PP? Bukan hanya itu, pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpanrb) telah dengan serius berusaha membenahi birokrasi di negara ini. Buktinya, berbagai event yang berkaitan dengan PP berikut aparaturnya kerap dilakukan Menpanrb. Bahkan, dalam melakukan evaluasi terhadap kinerja PP tidak segan-segan Menpanrb berkolaborasi dengan berbagai instansi pemerintah dan perguruan tinggi. Salah satu instansi pemerintah yang kerap digandeng oleh Menpanrb adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Baru-baru ini, misalnya, Menpanrb bersama dengan BPK melakukan evaluasi kinerja PP (https://menpan.go.id/site/berita-foto/laporan-hasil-pemeriksaan-kinerja-atas-efektifitas-evalu-asi-implementasi-kebijakan-transformasi-pelayanan-publik-kementerian-panrb-dari-bpk). Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah memang benar-benar serius mau membenahi PP. Pembenahan dimulai dari aparat yang melayani masyarakat dalam PP. Kalau pembenahan sudah dimulai, kita bisa saja berharap akan menguap yang namanya abdi negara, mental ABS, KKN, patologi birokrasi, dan berujung pada negara amburadul.

All You Need Is Love (117)

 15. DIMONITOR DAN DIEVALUASI

Subagio S.Waluyo

Dalam tulisan “12. Partisipasi…Partisipasi…Please Deh!” disebutkan bahwa pada tangga ketujuh (level tertinggi) telah terjadi pelimpahan wewenang dari pemerintah sebagai penguasa kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa melakukan pengawasan terhadap program-program pembangunan. Di level ini masyarakat lebih mendominasi  daripada pemerintah. Bukan hanya itu, di level ini masyarakat juga bisa mengevaluasi kinerja pemerintah sehingga PM yang ideal tercipta di level ini. Permasalahannya bagaimana bisa mewujudkan PM yang ideal itu? Untuk bisa mewujudkan PM yang ideal (disebut juga sebagai masyarakat mandiri) di tulisan tersebut juga telah dijelaskan bahwa dibutuhkan uluran tangan dari berbagai kalangan. Dalam hal ini pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Pemerintah harus berkolaborasi dengan berbagai pihak (pemangku kepentingan) di antaranya pihak swasta, perguruan tinggi, LSM, dan ormas. Tanpa kolaborasi dengan para pemangku kepentingan mustahil PM bisa diwujudkan. Kalau PM tidak bisa diwujudkan, juga mustahil PP bisa berjalan dengan baik. Mustahil juga kita bisa benar-benar mewujudkan good governance di negeri tercinta ini: Indonesia. Sebagai tambahan, melakukan monitoring (pengawasan) dan pengevaluasian tidak semudah membalikkan telapak tangan. Kenapa bisa seperti itu? Bagaimana jalan keluarnya agar bisa dilakukan pengawasan dan evaluasi agar PP bisa terlaksana dengan baik dan benar? Kedua pertanyaan inilah yang perlu kita bahas.

All You Need Is Love (116)

14. MELAYANI…MELAYANI…MELAYANI! 

Subagio S. Waluyo

Apa sih yang dituntut masyarakat dari PP? Itu saja yang terdapat pada gambar di atas, pelayanan yang murah, pelayanan yang bermutu, dan tentu saja pelayanan yang transparan. Jadi, masyarakat tidak menuntut macam-macam kok! Cukup itu saja tuntutannya. Tapi, kok susah ya, memenuhi tuntutan itu? Bagaimana tidak susah karena masalah PP itu bukan cuma pada sisi pelayanannya tapi juga pada orang yang menjalankan PP? Sampai sekarang masih banyak masyarakat sebagai penerima PP mengeluhkan tentang pelayanan yang diterimanya. Pada hal regulasi yang berkaitan dengan PP sudah ada. Saking seriusnya pihak penyelenggara republik ini ingin memberikan pelayanannya yang terbaik sudah boleh dikatakan sangat sering diadakan diklat buat para ASN yang memang pekerjaannya melayani masyarakat. Di beberapa kota, kabupaten, provinsi, dan instansi pemerintah, BUMN/BUMD juga tidak kurang-kurangnya yang menunjukkan prestasinya. Karena prestasi yang dicapainya, mereka mendapat penghargaan salah satu di antaranya adalah Top 45 Inovasi Pelayanan Publik. Kok, masih saja ada masalah dengan PP. Lewat tulisan ini kita akan coba melakukan kilas balik yang sudah kita sampaikan di tulisan-tulisan terdahulu. Dengan cara seperti itu diharapkan akan ada semacam penyegaran sehingga kita bisa menata ulang program PP yang lebih baik lagi.