14. MELAYANI…MELAYANI…MELAYANI!
Subagio S. Waluyo
Apa sih yang dituntut masyarakat dari PP? Itu saja yang terdapat pada gambar di atas, pelayanan yang murah, pelayanan yang bermutu, dan tentu saja pelayanan yang transparan. Jadi, masyarakat tidak menuntut macam-macam kok! Cukup itu saja tuntutannya. Tapi, kok susah ya, memenuhi tuntutan itu? Bagaimana tidak susah karena masalah PP itu bukan cuma pada sisi pelayanannya tapi juga pada orang yang menjalankan PP? Sampai sekarang masih banyak masyarakat sebagai penerima PP mengeluhkan tentang pelayanan yang diterimanya. Pada hal regulasi yang berkaitan dengan PP sudah ada. Saking seriusnya pihak penyelenggara republik ini ingin memberikan pelayanannya yang terbaik sudah boleh dikatakan sangat sering diadakan diklat buat para ASN yang memang pekerjaannya melayani masyarakat. Di beberapa kota, kabupaten, provinsi, dan instansi pemerintah, BUMN/BUMD juga tidak kurang-kurangnya yang menunjukkan prestasinya. Karena prestasi yang dicapainya, mereka mendapat penghargaan salah satu di antaranya adalah Top 45 Inovasi Pelayanan Publik. Kok, masih saja ada masalah dengan PP. Lewat tulisan ini kita akan coba melakukan kilas balik yang sudah kita sampaikan di tulisan-tulisan terdahulu. Dengan cara seperti itu diharapkan akan ada semacam penyegaran sehingga kita bisa menata ulang program PP yang lebih baik lagi.
***
Di tulisan terdahulu
sudah dibahas tentang pijakan utama kita tentang PP yang diambil dari UU Nomor
25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Di UU tersebut dijelaskan bahwa PP
ialah kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang,
jasa dan/pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara PP. Agar
konsep tersebut bisa dijalankan dengan baik dan benar pemerintah berkewajiban memberikan
pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat sebagai penerima pelayanan
sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pelayanan di sini adalah pelayanan yang
baik, mudah, murah, dan terukur. Kalau masih ada keluhan tentang pelayanan yang
diterimanya, masyarakat bisa mengadukan masalah yang dihadapinya ke Ombudsman.
Tentang Ombudsman juga sudah dibahas (lihat tulisan dengan judul “2.
Pelayanan…Pelayanan…Pelayanan Publik”). Dengan adanya tulisan yang khusus
membahas tentang PP, apakah masih ada yang dirasakan kurang?
Setelah memiliki konsep
tentang PP, kita juga perlu tahu tentang yang berkaitan dengan mindset ASN
yang memberikan PP. Kita sebut saja mereka sebagai para birokrat. Di tulisan
yang berjudul “3. Mengubah Mindset, Mengubah Kinerja” sudah dijelaskan bahwa
para birokrat kita belum bisa berpikir jernih dan positif. Akibatnya, mereka
tidak bisa membela kebenaran dan tidak ada keinginan untuk mendahulukan
kepentingan rakyat sebagai orang yang berhak menerima PP. Untuk menangani
masalah tersebut mau tidak mau harus dilakukan brain wash. Dengan adanya brain wash, birokrat
yang semula sempit pemikirannya bisa berpikir luas, jernih, dan positif. Untuk
itu, ketika dilakukan perekrutan pegawai (dalam hal ini) ASN harus dilakukan
secara selektif, bebas dari KKN, transparan, tidak diberlakukan syarat IPK
minimal, dan seleksi administrasinya juga harus ketat (sistem merit). Bukan itu
saja, calon birokrat juga harus memenuhi syarat bebas dari yang namanya
kesehatan fisik dan psikis, penyakit menahun, bukan dari keluarga broken
home dan bebas dari penyakit LGBT, bebas dari ketergantungan miras dan
narkoba, dan yang lebih penting lagi juga perlu dilihat tingkat
religiusitasnya. Terakhir, ASN yang sudah dinyatakan lulus harus mengikuti
program yang berkaitan dengan brain wash, blood wash, dan heart
wash selama sembilan bulan. Selesai dari program tersebut, mereka juga harus
dimagangkan di berbagai instansi baik instasi pemerintah, BUMN/BUMD, maupun
swasta. Diharapkan dengan adanya seleksi penerimaan ASN yang ketat, transparan,
dan dilanjutkan dengan diklat yang sebagaimana diuraikan di atas, birokrat kita
akan benar-benar menjadi ASN yang siap melayani masyarakat.
Kita berharap ASN yang
telah menjalankan prosedur di atas adalah ASN yang profesional. ASN yang ada
rasa bangga bahwa dirinya adalah pelayan masyarakat. ASN yang mengakui
profesinya sebagai pelayan masyarakat sehingga tertanam dalam dirinya bahwa
dirinya bukan semata-mata abdi negara tapi juga abdi masyarakat. Kalau sudah
seperti itu, ASN tersebut telah bisa menunjukkan profesionalismenya. ASN model
seperti ini akan benar-benar bekerja profesional. Tidak cukup sampai di situ,
ASN yang bekerja sangat profesional dijamin terlepas dari intervensi politik
dan nepotisme. Dia akan terbebas dari yang namanya politik praktis dan KKN. Bukankah
itu yang kita tuntut dari mereka?
***
ASN yang sudah baik akan lebih baik kalau dibimbing dan dibina oleh
pemimpin yang baik. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang memiliki delapan
belas karakter. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dalam “6. ASN perlu Dibangun
Kepemimpinannya”. Di tulisan tersebut disebutkan bahwa nilai-nilai yang perlu
ada pada seorang pemimpin yang paling utama adalah relijius. Pemimpin yang
tidak relijius atau (maaf) atheis jika diamanahkan memimpin sebuah instansi ada
kecenderungan untuk menabrak nilai-nilai moral. Dia akan lebih mengedepankan
unsur otak dan otot daripada moral. Dia akan cenderung sekuler. Wajar saja
banyak kerusakan moral di antara para ASN lebih disebabkan pimpinannya yang
cenderung sekuler. Selain relijius, nilai yang juga harus ada pada seorang
pemimpin adalah jujur. Ini juga merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam
menjalankan roda organisasi. Hancurnya negara bisa jadi karena pemimpin yang
cenderung sekuler dan tidak jujur. Begitupun kehancuran sebuah instansi
pemerintah atau BUMN/BUMD juga terletak pada tidak adanya nilai relijius dan
kejujuran. Dengan demikian, kita tidak bisa pungkiri bahwa nilai relijius dan
kejujuran memegang peranan penting di setiap lini pemerintahan. Tanpa adanya
kedua nilai tersebut kita tidak bisa banyak berharap akan terjadi kebaikan.
Nilai-nilai lainnya yang
juga tidak kalah pentingnya adalah toleransi, disiplin, kerja keras,
kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah
air, menghargai prestasi, bersahabat/ komunikatif, cinta damai, gemar membaca,
peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Kedelapan belas nilai itu
akan lebih sempurna kalau seorang pemimpin juga memiliki tujuh kekuatan seperti
yang disampaikan oleh Anies Baswedan (2013: 9-12). Pertama, seorang pemimpin
setidaknya memiliki potret keadaan birokrasi setelah reformasi dilakukan.
Kedua, seorang pemimpin harus berupaya menghilangkan budaya kompromis. Ketiga,
seorang pemimpin harus mempunyai kemampuan untuk menerjemahkan kerumitan konsep
ke dalam bahasa yang sederhana. Keempat, seorang pemimpin harus memiliki
kepekaan dan kemampuan untuk dapat menghargai bawahannya. Kelima, seorang
pemimpin harus mampu memposisikan dukungan
aset bagi pencapaian sebuah perubahan. Keenam, seorang pemimpin harus terus
belajar dan terbuka terhadap keberadaan gagasan-gagasan baru sekalipun dari
bawahannya. Ketujuh, seorang pemimpin harus menjadi teladan dalam kepemilikan. Penjelasan
dari setiap butir kekuatan itu bisa dilihat pada “8. Reformasi Birokrasi
Sepenuh Hati”.
Selain adanya
kepemimpinan yang baik, penyelenggaraan PP akan lebih baik lagi kalau
dimasukkan ke dalamnya konsep Good Governance (GG). GG harus dilihat
secara utuh. Artinya, di dalam GG bukan hanya pilar-pilarnya yang perlu
diterapkan tetapi juga prinsip-prinsipnya. Baik pilar-pilarnya maupun
prinsip-prinsipnya ketika diimplemantasikan keduanya mutlak harus digunakan.
Jadi, tidak boleh kita hanya memasukkan pilar-pilarnya tanpa memasukkan
prinsip-prinsipnya. Begitu juga sebaliknya, tidak bisa kita hanya memasukkan
prinsip-prinsipnya tanpa memasukkan pilar-pilarnya. Keduanya punya hubungan
yang tidak dapat dipisahkan. Dalam mewujudkan sebuah PP yang baik dan benar,
kita harus menggunakan kedua hal tersebut. Berkaitan dengan GG kita bisa
melihat dalam tulisan yang berjudul “9. Pelayanan Publik Mengundang Good
Governance”. Dalam tulisan itu kita bisa menemukan hal-hal di seputar GG di
antaranya yang berkaitan dengan konsep GG, pilar-pilarnya, tujuannya, peran
dari setiap butir dalam pilar-pilar GG,
prinsip-prinsipnya, dan permasalahan yang dihadapinya. Diharapkan dengan
kita memasukkan GG ke dalam PP tujuan yang ingin dicapai dalam mewujudkan PP
yang baik dan benar akan benar-benar tercapai.
***
Semua yang disampaikan di
atas lebih cenderung tekstual. Orang bisa mengatakan sebatas berteori. Kalau
ada yang mengatakan cenderung utopis, kita tidak usah tersinggung karena memang
harus bisa dibuktikan. Agar tidak berkepanjangan orang menuding yang kita
kemukakan cenderung utopis, kita perlu memasukkan yang kontekstual. Berkaitan
dengan PP sesuatu yang kontekstual bisa dilihat dalam dua tulisan “10.
Pelayanan Publik Berbasis Inovasi (1)” dan “11. Pelayanan Publik Berbasis
Inovasi (2)”. Kedua tulisan itu memuat contoh-contoh konkret yang dilakukan
Anies Baswedan (AB) selaku Gubernur DKI Jakarta yang telah sukses mewujudkan
kota smart city dan Ignasius Johan (IJ) yang juga sukses dalam transformasi PP
di PT KAI. Kedua sosok pemimpin itu bisa dijadikan referensi dalam mewujudkan
PP yang baik dan benar. AB sebagai pemimpin yang visioner dan IJ sebagai
pemimpin transformasional keduanya sepakat melakukan sebuah perubahan
besar-besaran di tubuh setiap instansi yang dipimpinnya. AB berhasil dalam hal menciptakan
smart city di DKI Jakarta. Sementara itu, IJ berhasil dalam hal
transformasi PP di tubuh PT KAI. Transformasi yang mereka lakukan menjadi bukti
bahwa PP sangat membutuhkan adanya kepemimpinan yang visioner dan
tranformasional. Dengan demikian, tidak ada salahnya kalau orang yang mau
membenahi PP juga bisa banyak belajar dari pengalaman kedua orang tersebut.
Menata PP tidak cukup
hanya mengandalkan dari menggali contoh-contoh pengalaman orang yang pernah
berhasil dalam melakukan perubahan di bidang PP. Menata PP agar lebih baik lagi
juga diperlukan adanya PM. Jadi, PM sebagai salah satu prinsip dalam penegakan
GG diharapkan bisa menjadi alat penata yang efektif dan efisien. Di tulisan
berjudul “12. Partisipasi… Partisipasi…Please deh! sudah dijelaskan bahwa lewat
PM bisa diwujudkan pemberdayaan masyarakat. Kalau masyarakat sudah berdaya, mereka
tanpa disuruh-suruh lagi akan mau terlibat dalam membantu aktivitas PP. Aktivitas
PP yang sangat mungkin bisa dibantu masyarakat adalah monitoring dan evaluasi. Selama
ini `kan PP yang diberikan ASN kita tidak pernah melibatkan masyarakat untuk
melakukan monitoring. Wajar-wajar saja kalau ASN yang melayani masyarakat
bekerja setengah hati. Juga wajar-wajar saja kalau masih ada keluhan dari
masyarakat. Bukan hanya monitoring, masyarakat juga bisa melakukan evaluasi
terutama terhadap kinerja ASN yang bertugas melayani masyarakat. Berikan saja
masyarakat kisi-kisi atau semacam form yang bisa diisi mereka untuk melakukan
evaluasi. Pihak penyelenggara PP juga tidak perlu risih atau `baperan` kalau
hasil evaluasi kinerja ASN-nya dinilai tidak/kurang baik. Justru dengan hasil
evaluasi tersebut mereka harus bisa berbenah diri sehingga tidak mustahil akan
bisa diwujudkan sebuah PP yang benar-benar baik, benar, dan bersih. Perlu
diketahui, PM akan bisa terwujud manakala program pemberdayaan masyarakat bisa
diikuti oleh semua lapisan masyarakat termasuk masyarakat yang teralienasi
(lihat tulisan “13. Memberdayakan yang Teralienasi”).
***
|
Nakes Bermotor di Banyuwangi Blusukan ke Pelosok
Desa Beri Layanan Kesehatan
(25
Feb 2023, 16:06 WIB)
Liputan6.com, Banyuwangi - Nur Alfi Hidayati tampak serius dan penuh konsentrasi mengendarai sepeda motor bebeknya. Melewati jalanan sempit dan berliku. Lebih-lebih, saat itu, ia sedang menggonceng Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani yang sedang Ngantor di Desa di Desa Jambewangi, Kecamatan Sempu. “Saya ingin merasakan langsung bagaimana perjuangan
para tenaga
kesehatan yang harus menempuh medan yang tak mudah untuk
memberikan layanan kepada warga di pelosok desa,” ungkap Ipuk, Sabtu
(25/2/2023). Nur Alfi merupakan salah satu tenaga kesehatan di Puskesmas Sempu. Ia bersama kawannya yang lain dibekali sepeda motor untuk memberikan layanan home visit bagi warga sakit yang rumahnya jauh dari fasilitas kesehatan. Mereka ini tergabung dalam Tim CHIPS, Calon Harapan Insan Penghuni Surga. “Kalau dibilang capek, ya capek. Tapi ini kan bagian dari tanggung jawab kami, kalau bisa nolong orang itu senang," ungkap Alfi kepada Ipuk. Secara geografis, Desa Jambewangi sangat luas. Kerapkali, Alfi harus datang ke rumah warga di dusun yang terletak di dalam hutan di lereng Gunung Raung. Karena di dalam wilayah hutan, rute yang dilewati adalah jalan makadam. “Tantangan tersendiri saat hujan deras. Harus
hati-hati karena jalanan licin,” tuturnya. “Apalagi, kalau jalannya menanjak.
Kita harus turun jalan kaki.” Ipuk mengapresiasi perjuangan Alfi dan Tim CHIPS lainnya. Menurutnya, dedikasi mereka tidak semata tuntutan pekerjaan. Tapi, juga didorong oleh rasa kemanusiaan yang tinggi. “Trenyuh saya mendengar cerita perjuangan mereka. Semoga tercatat sebagai amal ibadah di sisi Tuhan,” ungkap Ipuk. Ipuk mengungkapkan, bahwa Pemkab Banyuwangi terus berupaya untuk memperbaiki infrastruktur di daerah-daerah pinggiran guna mempermudah akses layanan dasar masyarakat. “Kami mengupayakan pembangunan infrastruktur di daerah-daerah pinggir ini, selagi secara regulasi memungkinkan,” terang Ipuk. Di Desa Jambewangi sendiri, imbuh Ipuk, telah
dilakukan perbaikan infrastruktur. Pada tahun ini, ada 35 lebih proyek fisik
di pelosok-pelosok Jambewangi, termasuk perbaikan dan pembangunan jalan. “Secara bertahap juga akan dilakukan di berbagai tempat lainnya di Banyuwangi,” tegas Ipuk. |
|
Hadirkan Rumah Murah untuk Warga Jakarta Lewat
JakHabitat 9 September 2022 Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) memfasilitasi masyarakat berpenghasilan rendah untuk bisa tetap membeli rumah lewat program hunian JakHabitat DP Rp 0. Lewat program ini, masyarakat dengan penghasilan
maksimal Rp 14,8 juta bisa membeli hunian tanpa dikenakan uang muka. "Penyediaan hunian milik DP Rp 0 tidak hanya
dibangun dengan kualitas fisik yang baik, namun juga didukung dengan sarana
prasarana yang lengkap, mulai dari sarana untuk bersosialisasi, ruang ibadah,
pendidikan, akses transportasi terintegrasi, hingga akses untuk penyandang
disabilitas," kata Kepala DPRKP, Sarjoko, usai peresmian 1.348 unit
hunian DP Rp 0 di Jakarta Timur, Kamis (8/9). Peresmian 1.348 unit rumah DP Rp 0 ini dilakukan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Ia mengatakan bahwa program rumah DP Rp 0 ini dibentuk untuk mewujudkan kesetaraan bagi seluruh masyarakat yang ingin mencari tempat tinggal. Anies juga menyatakan, program rumah DP Rp 0 diterima dengan baik oleh warga Jakarta. Hal ini terlihat dari minat warga untuk membeli hunian DP Rp 0 yang cukup tinggi. “DP Rp 0 unik karena masuk dengan mekanisme pasar, tapi ada juga peran pemerintah dengan intervensi down payment. Hal ini berjalan baik dan kita bersyukur sudah diresmikan 1.348 unit. Bahkan angka keterisian huniannya sudah 95 persen dan ini lebih tinggi daripada apartemen yang baru 70 persen. Artinya kita memiliki demand yang tinggi. Jadi ini skema yang menarik bagi swasta juga dan mudah-mudahan eskalasinya bisa semakin lebih banyak lagi,” tutur Anies. Kini, Jakarta memiliki 480 unit hunian DP Rp 0 di
Menara Kanaya Nuansa Cilangkap dan 868 unit hunian di Menara Swasana Nuansa
Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Sebelumnya, pada periode Januari 2018-Agustus 2019, Pemprov DKI telah membangun hunian DP Rp 0 di tiga lokasi sebanyak 984 unit. Yaitu di Menara Samawa Nuansa Pondok Kelapa sebanyak 1 tower 780 unit, Tower Bunaken Sentraland Cengkareng sebanyak 1 tower 166 unit, dan Bandar Kemayoran sebanyak 2 tower 38 unit hunian. Jika dijumlahkan, Pemprov DKI Jakarta telah membangun total 2.332 hunian DP Rp 0 yang dibangun bersama BUMD Sarana Jaya. Di lokasi yang sama, Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Agus Himawan, mengatakan, hunian DP Rp 0 dibangun dengan mengedepankan konsep pembangunan berkelanjutan yang terintegrasi, inklusif, dan komunal. "Hal tersebut secara konkret salah satunya dibuktikan dengan aksesibilitas yang mudah di Menara Kanaya dan Menara Swasana yang dilengkapi dengan akses yang dekat dengan Jak Lingko dan LRT," ungkap Agus. Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga menyalurkan Rp 250 miliar dana Fasilitas Pembiayaan Pemilikan Rumah (FPPR) untuk 936 penerima manfaat, sehingga penyaluran dana FPPR telah mencapai 95,12% dari total penyediaan hunian. Masyarakat yang tertarik untuk membeli rumah DP Rp 0 bisa meninjau langsung hunian dan program lainnya yang tergabung dalam integrasi JakHabitat di kantor pemasaran JakHabitat yang berlokasi di Taman Martha Tiahahu, Jakarta Selatan. Di sana masyarakat dapat pula melihat rumah contoh dari hunian DP Rp 0. JakHabitat merupakan program integrasi yang dikelola oleh Perumda Sarana Jaya untuk memasarkan perumahan yang dikelola oleh Pemprov DKI Jakarta. “Saya ingin ajak melihat skala luasnya, mengapa kita memiliki JakHabitat? Dan di dalamnya ada program DP Rp Nol, Rusunawa, Penataan Kampung, hingga SIRUKIM untuk daftar. Ini untuk mereka yang mencari rumah. Namun kita di (Pemprov DKI) Jakarta harus memfasilitasi baik yang punya rumah maupun yang mencari rumah,“ jelas Anies. Salah seorang penghuni JakHabitat Menara Samawa Pondok Kelapa, Tomi Wahyudi, mengapresiasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dalam acara peresmian 1.348 unit JakHabitat Hunian DP Rp Nol Cilangkap, pada Kamis (8/9). “Kami tinggal di Menara Samawa, Pondok Kelapa. Selama di sana rasanya nyaman, aman, damai, dan guyub antarwarga,” kisahnya. Tomi menjelaskan kemudahan yang ia dapatkan setelah mendapatkan hunian DP Rp Nol Pondok Kelapa. Ia sekarang tak perlu lagi mengontrak (sewa) rumah, sehingga bisa menghemat biaya hidup. “Sebelumnya tinggal di Plumpang, Jakarta Utara.
Ngontrak (sewa) per bulan Rp 1 juta. Sekarang cicil rumah Rp 1,3 juta per
bulan, tapi ini milik sendiri,” jelasnya. Dalam kesempatan tersebut, Anies menggendong putri Tomi Wahyu, Syaquena, yang lahir dan besar di hunian DP Rp 0 Pondok Kelapa. “Ini testimoni langsung dan anak seperti Syaquena tumbuh besar di rumah milik sendiri dari yang sebelumnya ngontrak,” terang Gubernur Anies. |
|
DINDUKCAPIL KAB. REMBANG BUKA GERAI PELAYANAN ADMINDUK DI MAL PELAYANAN PUBLIK Oleh Administrator 23 November 2022 Pada hari Selasa, tanggal 22 November 2022 telah
dilaksanakan Soft Launching Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Rembang oleh
Bupati Rembang, H. Abdul Hafidz. Di dalam MPP yang terletak di seberang
alon – alon Rembang terdapat 19 gerai pelayanan, termasuk di dalamnya adalah
gerai pelayanan Dindukcapil Kabupaten Rembang. Gerai Pelayanan Adminduk Dindukcapil Kabupaten
Rembang melayani 5 jenis dokumen adminduk, yaitu : KTP, KK, KIA, Pindah
Datang, Akta Kelahiran dan Akta Kematian. Yang istimewa dari gerai pelayanan
Dukcapil di MPP adalah sebagai berikut :
Bupati Rembang dalam sambutannya menyatakan bahwa
adanya MPP ini akan semakin mempermudah masyarakat dalam mengakses pelayanan
public. Jika semula harus datang lansung ke dinas/badan/instansi sekarang
sudah bisa diakses secara terpusat dalam satu gedung yang lokasinya sangat
strategis dan terjangkau baik dengan angkutan umum maupun kendaraan pribadi. Kepala Dindukcapil Kabupaten Rembang, Drs. SUPARMIN,
MM menambahkan bahwa dengan segala keterbatasan yang ada, pihaknya
berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat Kabupaten
Rembang, dalam bentuk pelayanan yang semakin dekat, semakin murah dan semakin
cepat.
|
***
Jujur saja, kita hidup biar bagaimanapun butuh pelayanan. Sebagai orang tua kita layak dilayani anak-anak kita. Sebagai anak juga layak dilayani orang tuanya dan orang-orang sekitar sang anak. Sebagai anggota masyarakat juga kita layak dilayani oleh orang yang mengelola lingkungan masyarakat kita (entah Ketua RT atau Ketua RW atau lurah). Sebagai warga negara kita juga layak dilayani oleh ASN yang memang tugas utamanya adalah melayani masyarakat. Begitupun sebaliknya, orang-orang yang mengemban jabatan, baik di level terendah, Ketua RT sampai dengan seorang presiden pun, layak untuk mendapatkan pelayanan. Jadi, dalam hidup ini kita harus yakini tidak pernah terlepas dari yang namanya pelayanan. Oleh karena itu, berilah pelayanan yang terbaik pada semua orang. Untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik, kita harus memberikan pelayanan sepenuh hati. Pelayanan yang bisa membuat orang jauh dari ketertekanan mental.
Sumber Gambar :
2) (http://spada.unprimdn.ac.id/course/view.php?id=505)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar