Membangun Kreativitas,
Membangun Kepemimpinan,
Membangun Bangsa (3)
Subagio S.Waluyo
Membangun Bangsa
Melihat
gambar di sebelah kiri ini kita jadi bertanya-tanya mengapa Bapak Proklamator
Republik Indonesia ini menyampaikan pesan seperti itu? Kalau memang benar itu ucapan
beliau, ada apa di balik pesan tersebut? Apakah memang saat ini kita mengalami
kesulitan menghadapi bangsa sendiri? Lalu, kalau memang kita mengalami
kesulitan menghadapi sesama anak bangsa, apa yang harus kita lakukan ke depan?
Sekian banyak pertanyaan bisa saja melintas di benak kita. Meskipun demikian,
kita perlu menganalisis dan menelaah lebih jauh tentang hal-hal yang terjadi
selama ini setelah cukup lama kita merdeka.
Diakui atau tidak pesan Bung Karno saat ini memang terbukti. Kita saat ini memang mengalami kesulitan berhadapan dengan sesama anak bangsa yang dilihat dari kemampuan SDM-nya masih tergolong rendah. Memang kita negara yang kaya dengan SDM, tetapi SDM yang ada kompetensinya tidak memadai. Padahal pendidikan kejuruan di tingkat menengah seperti SMK terhitung banyak. Sarana dan prasarana yang dimiliki juga sudah cukup memadai. Masalahnya bukan pada adanya lembaga-lembaga pendidikan kejuruan dengan seperangkat sarana dan prasarananya yang memadai, tetapi lebih pada pembelajaran di lembaga-lembaga tersebut yang serba tanggung. Coba saja kita perhatikan, bagaimana kompetensi mereka setelah lulus dari lembaga-lembaga pendidikan kejuruan itu? Dari segi kompetensi diragukan dan dari segi perilaku mereka terhitung kurang baik (kalau bisa dikatakan bermoral rendah). Sekali lagi, kalau di antara mereka ada lulusan yang memiliki kompetensi memadai (sesuai dengan permintaan dunia kerja) dan berperilaku baik bisa dihitung dengan jari karena lulusan seperti itu hanya dihasilkan oleh sekolah-sekolah unggulan.
Kalau ada lulusan dari perguruan tinggi (PT) yang
memiliki kompetensi yang memadai, sebagian besar mereka akan lebih memilih
bekerja di luar negeri atau minimal di perusahaan-perusahaan asing. Mereka
beranggapan dengan bekerja di luar negeri atau di perusahaan-perusahaan asing
tenaganya lebih dihargai. Mereka juga menyadari adanya diskriminasi dalam hal
ketidakadilan yang berkaitan dengan baik kesejahteraan maupun fasilitas yang
mereka terima ketika berhadapan dengan tenaga-tenaga asing yang berasal dari negara atau perusahaan
asing tersebut. Tetapi, karena dari segi gaji dan fasilitas lebih tinggi
daripada di dalam negeri atau perusahaan-perusahaan bangsa `dewek`, akhirnya
mereka lebih memilih ke luar negeri atau bekerja di
perusahaan-perusahaan asing. Di sini kita
berhadapan dengan alumnus PT kita yang telah menipis rasa nasionalismenya.
Mereka yang lebih memilih bekerja di luar negeri
merupakan salah satu contoh menipisnya rasa nasionalisme yang telah menjadi
trend di kalangan anak-anak muda kita. Mereka-mereka yang belajar di luar
negeri atas biaya pribadi (meskipun di tengah jalan mereka juga meminta
beasiswa di tempat mereka belajar) sebagian besar di antara mereka ada
kecenderungan untuk tidak kembali ke negara asalnya (Indonesia). Mereka-mereka
ini yang kita sebut sebagai brain drain `pelarian
orang-orang pintar`. Mereka-mereka ini yang memang niat dari awalnya mau
mengubah nasib dengan mengabdikan dirinya di negara lain. Kita sudah bosan mendengar alasan-alasan yang mereka kemukakan
berkaitan dengan ketidakinginannya
kembali ke Indonesia untuk mengabdikan tenaganya di negaranya sendiri.
Mereka-mereka inilah yang merupakan generasi muda yang telah menipis (bahkan)
hilang rasa nasionalismenya. Kalau ada di antara mereka yang mau pulang ke
negaranya, mereka-mereka ini biasanya adalah anak-anak dari kalangan
konglomerat yang diminta meneruskan usaha orang tuanya. Di luar itu semua, yang
lebih menyakitkan kalau ada orang-orang muda yang belajar di luar negeri atas
biaya negara, kemudian mereka tidak mau balik ke negara asalnya (bahkan) mereka
berani mengembalikan seluruh biaya pendidikannya sehingga rasa-rasanya negara
telah sia-sia mengirimkan mereka belajar ke luar negeri. Sampai di mana rasa
nasionalismenya jika ada orang-orang muda jenis ini?
Rasa nasionalisme yang menipis bukan hanya terjadi
di kalangan orang-orang muda, di kalangan pejabat-pejabat negara yang memegang
kebijakan di negara ini dalam hal
pengambilan keputusan, misalnya di dunia usaha/ekonomi, ada kecenderungan lebih
menguntungkan pihak asing (investor). Coba kita perhatikan secara teliti gambar
yang ada di sebelah ini, bukankah hal ini merupakan bukti bahwa penyebab
jatuhnya sektor riil yang notabenenya dimiliki para pengusaha lokal yang
tergolong ke dalam pengusaha kecil dan menengah (UMKM) digusur oleh pengusaha
asing besar yang berasal dari luar Indonesia (investor atau ekonomi asing).
Mereka- mereka yang tergolong pengusaha besar (pengusaha asing) begitu mudah
untuk memperoleh izin usaha. Selain itu, masalah modal mereka juga di-back up- dari bank-bank baik yang
berasal dari negaranya maupun bank-bank internasional. Mereka juga turut diberi kebijakan untuk bermain di sektor riil
yang seharusnya disediakan untuk pengusaha pribumi. Sangat wajar jika ekonomi
kita saat ini dikuasai asing.
Bagaimana dengan pengusaha pribumi, `bangsa
dewek`, yang juga ingin berinvestasi di negaranya sendiri? Ketika baru saja
mengajukan proposal pinjaman untuk modal usaha atau menambah modal usahanya,
mereka terganjal oleh aturan Bank Indonesia (BI). Aturan tersebut digambarkan
seperti bottleneck (leher botol)
karena agunannya saja 150% dan equity-nya
(tingkat kewajarannya) 35%. Bank-bank di Indonesia umumnya terikat aturan BI yang
mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam mengucurkan setiap lembar rupiah. Wajar
saja jika bank menetapkan seleksi yang super ketat bagi calon debiturnya.
Umumnya bank mensyaratkan laporan keuangan sesuai standar akuntansi selama dua
tahun terakhir dari usaha yang dijalankan pengusaha UKM tersebut. Bank juga tak
percaya begitu saja, mereka memanfaatkan fasilitas dari Bank Indonesia untuk
melakukan BI cheking, yaitu general check up riwayat kredit pengusaha yang mengajukan pinjaman. Pengusaha
UKM yang telah diberi pinjaman tidak boleh lalai dalam membayar cicilan KPR
rumah, Kredit Tanpa Agunan (KTA),
atau hutang kartu kredit. Catatan buruk akibat dari kelalaian pembayaran kredit
membuat pengusaha tersebut di-black list
oleh Bank Indonesia. Kalau sudah seperti itu, otomatis pengajuan pinjaman sang
pengusaha UKM yang tergolong modalnya pas-pasan sudah pasti ditolak (https://pinjam.co.id/blog/2016/08/21/ solusi-pinjaman-modal-ukm/). Dengan
demikian, bisa ditebak, karena modal tidak tersedia, banyak pengusaha yang
bergerak di sektor riil berkurang. Pekerjaan pun berkurang. Kalau ada
pekerjaan, upah untuk pekerja jelas-jelas murah sehingga banyak orang yang
menganggur. Inilah yang merupakan salah satu penyebab meningkatnya kemiskinan
di negara ini.
Akibat kemiskinan memunculkan masalah baru, yaitu
bangsa ini tidak menjadi tuan rumah di negaranya sendiri sehingga wajar saja kalau
ada yang mengatakan bangsa ini telah menjadi `bangsa kacung`. Sebagai bukti
`bangsa kacung` bisa dilihat di antaranya, yaitu adanya trend di kalangan
orang-orang muda yang berbakat dan punya kompetensi memadai yang lebih memilih
bekerja di luar negeri atau di perusahaan-perusahaan asing. Boleh juga kalau
ada orang-orang yang mau bergerak di sektor riil susah untuk memperoleh pinjaman. Akhirnya,
orang-orang yang tersisa (sebagian besar dari tenaga produktif) yang memiliki
kompetensi pas-pasan dan tidak bisa buka usaha bekerja pada orang lain, baik
dari `bangsa dewek` maupun `bangsa asing` yang besaran upahnya telah ditentukan
oleh pemerintah dan hampir setiap tahun selalu ada demo yang berkaitan dengan kesejahteraannya.
Inilah nasib `bangsa dewek` yang telah menjadi `bangsa kacung`. Namanya juga
`bangsa kacung` bangsa kelas kesekian walaupun tinggal di negara sendiri, tetap
saja ada stigma bagi `bangsa kacung` yang bisa diibaratkan `ayam mati di
lumbung padi`.
`Bangsa kacung` bisa diibaratkan seperti `ayam
mati di lumbung padi` karena bangsa kacung punya kekayaan SDM tapi tidak
berkualitas dan tidak punya nasionalisme. Punya kekayaan SDA tapi SDA di negara
ini telah dirampok habis-habisan oleh asing. Apa yang tersisa dari negara ini
kalau penguasaan asing sudah masuk ke semua sektor seperti terlihat pada gambar
di sebelah kiri tersebut? Kalau sudah seperti itu gambarannya, tidak mustahil
sudah ada fakta-fakta yang menunjukkan Indonesia termasuk failed state `negara gagal`. Setidaknya ada delapan fakta, yaitu
(1) korupsi, suap, dan kolusi merajalela; (2) hukum dan perangkatnya terkena
stroke sehingga tidak berdaya dan menjadi remehan masyarakat; (3) anggota
dewan, aparat, dan pemerintah berasal dari orang-orang pengelana jabatan dan
ber-Tuhan-kan politik; (4) negara permanen bencana; (5) kemiskinan dikemas
dengan sembada dan kesejahteraan sosial; (6) tanah surga negara ini tergadaikan
pada investor asing yang rakus dan serakah; (7) ulama dan ahli-ahli agama
ditinggalkan dan memilih teori-teori kapitalis, sekuleris, dan materialis; dan
(8) kegagalan terbesar adalah kegagalannya dalam mengenal hakikat adanya
manusia di dunia (http://www.kompasiana.com/kilassejarah/8-fakta-indonesia-menuju-failed-states-negara-gagal
). Apakah kedelapan fakta yang menunjukkan negara kita negara gagal sudah dapat
dibuktikan?
Satu
persatu terkuak sudah pesan Bung Karno yang tersurat di gambar tersebut. Sekarang apa yang harus
kita lakukan dalam rangka membangun bangsa ini? Apakah kalau seperti ini
kondisi negara yang kita cintai ini harus dijual ke bangsa asing yang rakus,
serakah, kapitalis, dan liberalis? Kalau
kita memang harus melakukan perbaikan dan perubahan dari mana memulainya?
Ingat, harapan itu masih ada. Kita masih ada kesempatan untuk melakukan
perbaikan dan perubahan. Sebagaimana yang telah disampaikan pada tulisan
terdahulu (lihat `Membangun Kreativitas` dan `Membangun Kepemimpinan`), kita
harus membangun kreativitas dan kepemimpinan pada semua anak bangsa. Untuk
membangun bangsa yang dimulai dari membangun kreativitas dibutuhkan waktu yang
cukup lama. Program ini bukan program instan. Program instan hanya akan
menghasilkan orang-orang yang tidak kreatif. Program instan hanya akan
menghasilkan pemimpin karbitan yang selalu `jaim`. Saking `jaim`-nya
sebentar-sebentar perlu publikasi. Program membangun bangsa yang melahirkan
anak bangsa yang kreatif dan pemimpin yang memiliki motivasi intrinsik butuh
waktu dan sabar.
Kita
butuh waktu dan sabar. Dua kata ini mau tidak
mau harus kita camkan dalam-dalam. Negara ini saja baru bisa terlepas dari penjajahan Belanda
dan Jepang setelah melakukan perjuangan yang cukup panjang. Bung Karno sebelum
memproklamasikan negara ini butuh waktu lama untuk berjuang. Beliau juga
mengorbankan dirinya dengan keluar masuk penjara atau dibuang oleh Belanda ke
berbagai tempat yang jauh di Indonesia. Setelah Beliau memproklamasikan negara
ini, Beliau dan para pendiri negara ini juga harus berjuang keras baik
menghadapi Belanda yang masih berkeinginan merebut negara ini maupun bangsa
sendiri yang melakukan pemberontakan terhadap NKRI. Jadi, memang tidak ada
waktu istirahat untuk menikmati sebuah kemerdekaan. Kita yang mendapat warisan
bangsa dan negara ini harus punya niat untuk melakukan perbaikan dan perubahan.
Kalau tidak kita akan terus-menerus menjadi bangsa yang cuma teriak `merdeka!`
tetapi perut anak bangsa ini kembung karena terkena penyakit busung lapar. Mereka
busung lapar karena tidak mendapatkan asupan makanan yang bergizi. Bagaimana
mau makanan yang bergizi kalau bangsa ini telah menjadi `bangsa kacung` atau `negara
gagal`. Agar terhindar dari `bangsa kacung` dan `negara gagal`, mau tidak mau kita
bangun bangsa ini menjadi bangsa yang memiliki delapan belas nilai pendidikan
karakter. Semoga saja hal itu bisa diwujudkan. Wallahu a`lam bissawab.







Tidak ada komentar:
Posting Komentar