DIDIKTE
Subagio
S. Waluyo
”Ya,
apa saja bisa diproyekkan. Tidak hanya pembangunan
jembatan
atau infrastruktur lain, tapi juga pengadaan
kotak
pemilu, pembagian sembako untuk orang miskin,
pengadaan
bacaan untuk anak sekolah, program transmigrasi,
program
penanggulangan bencana alam.
Bahkan Sidang Umum MPR dan penyusunan
undang-undang
bisa
mereka jadikan proyek yang mendatangkan duit.
Orang-orang
proyek rakus dan licin,
dan mereka ada di mana-mana.”
***
Manusia normal di manapun berada pasti
menginginkan kebebasan. Wajar-wajar saja jika manusia tidak mau didikte. Jika
ada manusia yang mau didikte, dia perlu diperiksa jiwanya. Boleh jadi dia
tergolong manusia yang abnormal karena mau-maunya didikte. Tapi, dalam
kehidupan sehari-hari, percaya atau tidak ada kalangan tertentu (entah itu
penguasa atau pengusaha) yang merasa punya kekuasaan atau harta berlimpah yang
tega-teganya mendikte orang lain. Orang kecil itu karena tidak berdaya atau
memang fatalis, pada akhirnya mau-mau saja didikte. Orang kecil itu bisa
pegawai/karyawan rendahan yang didikte atasannya. Bisa juga petani gurem, yang
memang tidak punya tanah untuk digarap, didikte oleh sang pemilik tanah atau
pejabat setempat yang merasa punya kekuasaan. Bisa juga pembantu rumah tangga
yang didikte oleh majikannya. Intinya, semua orang yang memang tidak punya
kemampuan (intelektual, harta, jabatan) pasti jadi bulan-bulanan orang yang
punya kekuasaan atau boleh juga punya harta berlimpah (bisa jadi penguasa dan
pengusaha).
Adalah Kabul, sang insinyur bangunan
dan mantan aktivis kampus, jadi korban pendiktean orang yang berkuasa. Kabul
dalam novel Orang-Orang Proyek (OOP) karya Ahmad Tohari (AT) sebagai seorang yang
idealis berhadapan dengan permainan proyek pembangunan jembatan. Di sini Kabul
memiliki beban psikologis yang cukup berat. Di satu sisi dia harus
mempertahankan nilai-nilai idealismenya, di sisi lain dia berhadapan dengan
rezim penguasa yang berkuasa pada waktu itu (masa orde baru) cenderung mencari
keuntungan besar dalam pembangunan jembatan. Tentu saja, karena di benak
penguasa yang terpikir hanya memperoleh keuntungan besar, mau tidak mau ada
pengurangan di sana-sini yang berkaitan dengan penggunaan bahan dasar
(material) untuk pembangunan jembatan. Bukan hanya itu, sang penguasa juga
menginginkan agar target pembangunan jembatan bisa diselesaikan sebelum Pemilu
1992. Penguasa pada waktu itu dipegang oleh partai penguasa yang dukungannya
juga luar biasa. Saking kuat dukungannya sampai-sampai apapun yang dilakukan
pemerintah merupakan representasi partainya. Partai penguasa itu ingin
menunjukkan pada masyarakat calon pemilihnya bahwa partainya punya kepeduliaan
pada masyarakat desa. Salah satu buktinya dibangunlah jembatan.
Pembangunan yang terkesan mengejar
target itu ternyata mengalami kerugian. Padahal kerugian itu bisa dihindari
kalau saja sang penguasa (pemimpin lokal) mau menuda pembangunannya.
Rekomendasi dari para perancang ternyata diabaikan. Sang pemimpin lokal demi
mensukseskan partainya memaksakan keinginannya agar pembangunan jembatan jangan
sampai ditunda-tunda. Akhirnya, itulah yang terjadi, ketika terjadi hujan
lebat, air sungai meluap, pohon-pohon yang tumbang yang terbawa air sungai
menghancurkan tiang pancang yang baru saja dipasang. Hal ini yang membuat Kabul
pusing dan gundah. Selain itu, membuat batinnya terbebani karena hasil kerjanya
yang menelan uang tidak sedikit itu lenyap sama sekali.
”Karena
kerugian itu sesungguhnya bisa dihindarkan bila awal pelaksanaan pembangunan
jembatan itu ditunda sampai musim kemarau tiba beberapa bulan lagi. Itulah rekomendasi
dari para perancang. Namun rekomendasi itu diabaikan,
konon demi mengejar waktu.”
”Maksudnya?”
”Penguasa
yang punya proyek dan para pemimpin politik lokal menghendaki jembatan itu
selesai sebelum Pemilu 1992. Karena, saya kira, peresmiannya akan dimanfaatkan sebagai
ajang kampanye partai golongan penguasa. Menyebalkan. Dan inilah akibatnya bila
perhitungan teknis-ilmiah dikalahkan oleh perhitungan politik.”
(OOP,
hlm. 11)
Anehnya,
sesuatu yang membikin Kabul gundah dan adanya tekanan batin, bagi Pak Tarya,
seorang pensiunan pegawai Kantor Penerangan, bukan sesuatu yang dipikirkan yang
bisa membikin batin tertekan. Menurut Pak Tarya akibat banjir yang
meluluhlantakkan tiang-tiang pancang bisa dijadikan alasan untuk meminta biaya
tambahan. Jadi, menurutnya ada kesempatan untuk menggelembungkan anggaran proyek.
Masalah itu sudah menjadi budaya kekuasaan di negeri ini.
”Ya,
karena saya maklum. Meski sudah tua dan jelek, saya ini pensiunan pegawai
negeri. Jadi saya tahu, ya, begitulah budaya kekuasaan di negeri kita. Bahkan
saya juga bisa menebak, tidak semua teman sampeyan kini sedih. Karena, kerugian
akibat banjir itu bisa dijadikan alasan untuk meminta biaya tambahan. Dan hal
ini berarti kesempatan baru untuk menggelembungkan anggaran proyek. Ah, kami
rakyat kecil tahu kok, apa arti penggelembungan biaya bagi orang-orang proyek.
Eh, maaf. Mulut saya ini latah.
He-he-he.”
(OOP,
hlm. 11-12)
Ucapan Pak Tarya bagi Kabul sebagai
sindiran yang juga mengena buat dirinya. Bukankah dia sendiri termasuk orang
proyek? Jadi, dia disindir Pak Tarya sebagai orang proyek yang kerap melakukan
kecurangan. Pak Tarya juga tanpa tedeng aling-aling menyebut orang-orang proyek
dengan berbagai cara dan gaya kerap melakukan korupsi. Sindiran ini tentu saja
mengena buat Kabul walaupun Kabul tidak sama dengan orang-orang proyek lainnya
yang memang suka main curang dengan menggelembungkan anggaran. Jauh di lubuk
hatinya Kabul memiliki sikap bahwa dirinya tidak sama dengan orang-orang proyek
lainnya. Bagi Kabul dalam posisi seperti itu sangat sulit meyakini Pak Tarya,
laki-laki setengah umur mantan pensiunan Kantor Pegawai Penerangan itu. Tidak
ada pilihan lain bagi Kabul kecuali berdiam diri saja.
Kabul tersenyum dan mengangguk-angguk. Tapi wajahnya menampakkan
rasa masygul. Hatinya serasa tertusuk. Tawa Pak Pak Tarya terasa sebagai
sindiran yang justru lebih menghunjam. Ya, bukankah Kabul sendiri orang proyek?
Tadi dengan caranya sendiri Pak Pak Tarya ingin mengatakan orang-orang proyek
adalah manusia-manusia yang suka main curang. Korup dengan berbagai cara dan
gaya. Tapi, apakah Pak Pak Tarya salah? Jujur, Kabul merasa sindiran halus Pak Pak
Tarya lebih banyak benarnya. ”Atau benar semua bila aku, Kabul, ikut-ikutan
suka makan uang proyek. Tapi bagaimana meyakinkan
Pak Pak Tarya bahwa aku tidak ingin seperti mereka?”
(OOP, hlm. 12)
***
Orang desa yang dalam pandangan Kabul sebagai orang kampung yang lugu, bersih, dan tidak melik (tidak ada kemauan untuk memiliki atau mengakui milik orang lain sebagai miliknya) ternyata akibat pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan sudah berubah paradigma. Jadi, orang kampung sekarang cenderung pragmatis. Kalau ingin mendapatkan bahan bangunan, semen misalnya, mereka cukup menyuap kuli-kuli yang bekerja di proyek. Buat mereka, orang kampung, itu hal yang biasa. Bahkan, bagaimana negara ini tidak akan bangkrut kalau orang kampung sudah terbiasa mengambil aspal dari pinggir jalan, menebang kayu jati di perkebunan milik negara, atau menjadi penadah ketika ada kuli yang mencuri bahan bangunan dan menjualnya ke orang kampung. Itu semua menurut Pak Tarya bukan hal yang aneh karena watak manusia memang cenderung memetingkan diri sendiri.
“Oh, maaf. Tadi Mas Kabul tanya apa? Ah, saya ingat. Ada
orang kampung ingin mendapat semen dari proyek ini dengan cara menyuap
kuli-kuli?”
”Ya.”
”Tanpa maksud membela sesama saudara sekampung, bukankah
mereka tak bisa merugikan proyek tanpa kerja sama dengan orang dalam, bukan?”
”Ya. Tapi kan selama ini saya menganggap orang kampung
lugu, bersih, tidak melik terhadap barang orang lain.”
”He-he-he... itu dulu, Mas Kabul. Sekarang lain.
Sekarang orang kampung menganggap, misalnya, mengambil aspal dari pinggir jalan
adalah perkara biasa. Bila ketahuan, ya mereka akan membelikan rokok buat Pak
Mandor. Selesai. Atau, mereka takkan merasa bersalah karena menebang kayu jati
di perkebunan negara, karena mereka tahu banyak pagar makan tanaman. Jadi kalau
kuli-kuli Anda mencuri semen dan orang kampung jadi penadahnya, apa aneh?”
”Taruhlah tidak aneh. Tapi pertanyaannya tetap.
Mengapa hal itu menjadi tidak aneh?”
Pak Tarya terkekeh.
”Ah, Mas Kabul pura-pura lupa bahwa pada dasarnya kebanyakan
orang masih dilekati watak primitif, yakni lebih mementingkan diri sendiri
alias serakah.”
”Itu primitif?”
”Nah, iya, kan?”
(OOP, hlm. 22)
Latar
cerita novel OOP terjadi di masa orde baru. Di masa itu sudah bermunculan
cara-cara curang menggelembungkan anggaran. Pemerintah yang berkuasa pada waktu
itu juga memanfaatkan momen-momen tertentu untuk memperoleh suara ketika
nanti memasuki masa-masa pemilu. Selain pemerintah, para anggota DPRD juga
sering meminta uang saku pada bendahara proyek. Mau tidak mau pengusaha yang
ditunjuk pemerintah setempat untuk menjalankan proyek bekerja sama dengan penguasa
melakukan
penggelembunan anggaran. Salah satu moment yang dimanfaatkan dalam novel OOP
ini adalah proyek pembangunan jembatan sungai Cibawor. Proyek itu selain dimanfaatkan
oleh partai yang berkuasa pada waktu itu juga dimanfaatkan untuk mendulang dana. Caranya? Itu
tadi, apalagi kalau
bukan penggelembungan anggaran agar anggaran yang telah
digelembungkan dimanfaatkan oleh pejabat publik di daerah tersebut atau untuk
kepentingan partai penguasa. Bukankah cara-cara seperti itu juga berlanjut di
masa reformasi? Jika di masa orde baru dana yang digunakan untuk pembangunan
diperoleh dari dana pinjaman luar negeri, pada masa reformasi juga sama.
Kesimpulannya, baik orde baru maupun reformasi perilaku penguasa tidak pernah
berubah, yaitu masih ada keinginan menggelembungkan anggaran pembangunan. Tentu
saja perilaku itu akan merugikan rakyat karena bebannya nanti dipikul rakyat.
Tanpa
terasa proyek sudah berjalan tiga bulan. Namun karena dimulai ketika hujan
masih sering turun, volume pekerjaan yang dicapai berada di bawah target.
Menghadapi kenyataan ini, Kabul sering uring-uringan. Jengkel karena hambatan
ini sesungguhnya bisa dihindari bila pemerintah sebagai pemilik proyek dan para
politikus tidak terlalu banyak campur tangan dalam tingkat pelaksanaan.
Dan
campur tangan itu ternyata tidak terbatas pada penentuan awal pekerjaan yang
menyalahi rekomendasi para perancang, tapi masuk juga ke hal-hal lain. Proyek
ini, yang dibiayai dengan dana pinjaman luar negeri dan akan menjadi beban
masyarakat, mereka anggap sebagai milik pribadi. Kabul tahu bagaimana bendahara
proyek wajib mengeluarkan dana untuk kegiatan partai golongan penguasa. Kendaraan-kendaraan
proyek wajib ikut meramaikan perayaan HUT golongan itu. Malah pernah terjadi
pelaksana proyek diminta mengeraskan jalan yang menuju rumah ketua partai
golongan karena tokoh itu akan punya hajat. Bukan hanya mengeraskan jalan,
melainkan juga memasang tarub. Belum lagi dengan oknum sipil maupun militer,
juga oknum-oknum anggota DPRD yang suka minta uang saku kepada bendahara proyek
kalau mereka mau pelesir ke luar daerah.
(OOP,hlm.
29)
***
Sebagai
pemuda idealis, melihat buruknya perilaku penguasa dan pengusaha yang sengaja
melakukan penggelembungan anggaran jelas membuat Kabul gundah. Bagi Kabul
kejujuran dan kesungguhan adalah sesuatu yang dijunjung tinggi bagi masyarakat
yang berbudaya. Setiap kecurangan akan mengurangi kesungguhan sehingga hasilnya
tidak akan sesuai yang diharapkan. Perilaku seperti itu jelas bertentangan
dengan hati nurani Kabul sehingga ia tidak bisa menerimanya.
Aku
insinyur. Aku tak bisa menguraikan dengan baik hubungan antara kejujuran dan
kesungguhan dalam pembangunan proyek ini dengan keberpihakan kepada masyarakat
miskin. Apakah yang pertama merupakan manifestasi yang kedua? Apakah kejujuran
dan kesungguhan sejatinya adalah perkara biasa bagi masyarakat berbudaya, dan
harus dipilih karena keduanya hal yang niscaya untuk menghasilkan kemaslahatan
bersama? Mungkin. Atau entah. Yang jelas bagiku kecurangan besar maupun kecil
yang terjadi di proyek ini pasti akan mengurangi tingkat kesungguhan, bahkan
mengkhianati tujuan dasarnya. Dan hatiku tak bisa menerimanya.
(OOP,
hlm. 39)
Meskipun
merasa resah dengan perilaku orang-orang proyek, penguasa daerah (termasuk
pengusahanya), para anggota dewan, dan warga desa, Kabul agak terhibur ketika
Pak Tarya menyampaikan isi sebagian tembang Ronggowarsito yang berisikan
tentang (ramalan) zaman edan. Kabul seperti dibangunkan dari mimpi-mimpinya
bahwa ramalan Ki Ronggowarsito sekarang benar-benar terbukti. Tetapi, isinya
justru dalam praktek kehidupan sehari-hari telah berbalik karena orang bukan
memilih jalan yang benar (jalan keselamatan), malah memilih jalan yang tidak
benar (sesat). Sekarang orang justru ikut-ikutan jalan yang tidak benar (edan)
karena kalau tidak ikut edan tidak kebagian. Prinsip hidup masyarakat (termasuk
masyarakat desa) sudah berubah. Yang dulunya, kata Kabul, lugu, bersih, dan
tidak melik, sekarang tidak lagi seperti itu. Masyarakat desa setelah
pembangunan cenderung berpikir pragmatis. Berpikir pragmatis sudah menjadi
budaya. Dengan demikian, masyarakat desa sekarang sama gilanya dengan
masyarakat kota yang cenderung matre.
”Dulu
Ki Ronggowarsito menciptakan tembang tentang zaman edan itu sebagai peringatan
agar orang tetap memilih jalan keselamatan, bukan jalan gila. Namun sekarang tembang
itu malah dihayati terbalik, sehingga seolah-olah menjadi pembenar atas
perilaku edan. Buktinya, ya itu tadi, orang-orang sudah membenarkan ungkapan,
bila tidak ikut edan tidak akan mendapat bagian. Artinya, banyak orang rela
disebut edan asalkan perut kenyang.”
”Artinya
pula, masyarakat sudah menerima perilaku edan?”
”Mungkin.
Atau entahlah. Tapi agaknya mereka, masyarakat, terpaksa menerima perilaku edan
sebagai hal biasa karena sudah menjadi hal keseharian yang terjadi di mana pun,
kapan pun.”
(OOP, hlm. 80)
Sebagai orang yang idealis, cerdas, dan masih punya hati nurani ada kekhawatiran di benak Kabul melihat kondisi bangsanya. Dia melihat ke depannya tidak mustahil bangunan bangsa ini akan ambruk. Dia memisalkan negara ini sebuah bangunan rumah kayu yang dimakan rayap yang suatu saat akan ambruk. Begitu juga dalam pikiran Kabul, bangunan bangsa ini akan ambruk kalau anak bangsanya melakukan penyelewengan dan kecurangan. Seandainya ada pembangunan yang begitu masif dilakukan, tidak mustahil bangunan-bangunan itu cepat atau lambat akan roboh, secara perlahan-lahan bangunan negara ini dimakan rayap (siapa lagi rayapnya kalau bukan penguasa, orang-orang proyek, pengusaha yang culas, dan warga desa yang pragmatis?). Permisalan yang dibuat Kabul persis seperti kota atau negara yang tergolong gigantisme. Tampak luar kota atau negara ini demikian gagah, tapi di dalamnya keropos karena telah digerogoti oleh mereka-mereka yang serakah, licik, culas, berperilaku bodong, atau korup sekalipun.
”Begini.
Ibarat kita sebuah rumah kayu, rayap sudah makan dari tiang sampai bubungan.
Semua kayu telah keropos. Kalau hal itu dibiarkan, hanya satu hal yang akan kita
temui di depan; rumah kayu itu akan ambruk. Sayangnya saya yang awam ini tak
bisa berbuat apa-apa. Atau, sebenarnya saya berbuat sesuatu yang kecil saja.
Yakni andaikan proyek-proyek yang saya tangani dikerjakan tanpa penyelewengan
dan kecurangan apa pun. Tapi ternyata saya tak bisa. Proyek ini dibangun dengan
rayap-rayap yang doyan batu, semen, besi, apalagi duit. Jelas, yang berdiri nanti
adalah jembatan-jembatanan, tapi biaya yang dikeluarkan dan harus jadi beban
rakyat bisa untuk membangun dua jembatan yang memenuhi standar mutu.”
(OOP,
hlm.81)
***
Kabul suatu saat pernah mengamati sebuah kecelakaan tunggal.
Kecelakaan tersebut menurutnya bukan kesalahan sepenuhnya pengendara vespa yang
sedang melintas di jalan berlubang. Tetapi, juga ada andil dari Dinas Pekerjaan
Umum (PU). Dinas PU yang tahu (jangan-jangan pura-pura tidak tahu) kalau ada
jalan berlubang tidak cepat merespon dengan cara memperbaiki jalan. Justru, PU
terkesan melakukan pembiaran. Akibatnya, suatu saat ada pengendara vespa yang
jatuh karena roda kendaraannya masuk lubang yang tertutup air. Laki-laki
pengendara vespa akhirnya meninggal. Pengendara tersebut tulang punggung di
keluarganya. Bisa kita bayangkan, seorang kepala keluarga, bapak dari
anak-anaknya, suami dari istrinya yang selama ini menafkahi keluarganya harus
berakhirhidupnya dengan cara mengenaskan. Padahal sebagai warga negara yang
baik dia memiliki SIM dan pembayar pajak kendaraan yang dikendarainya. Mengapa
negara tiba-tiba seperti tidak hadir dengan melakukan pembiaran? Negara ini
`kan sebenarnya harus bertanggung jawab penuh karena itu kesalahan penuh mereka
yang lalai untuk melakukan perbaikan jalan. Sebagai negara yang mengaku taat
pada hukum sudah selayaknya Dinas PU harus siap menjadi terdakwa. Tidak perlu
instansi tersebut menunggu tuntutan dari keluarga korban. Pihak kejaksaan yang
melihat peristiwa itu juga seharusnya meresponnya dengan menurunkan orang-orang
pintarnya untuk menyelidiki peristiwa itu. Kalau memang terbukti kesalahan itu
ada pada pihak Dinas PU, kejaksaan berwenang menyeret pejabat-pejabat Dinas PU
ke pengadilan. Mirisnya, keluarga korban yang terbilang awam masalah hukum
menerima saja peristiwa itu seolah-seolah itu lebih merupakan takdir yang tidak
perlu diperpanjang persoalannya. Bukankah itu merupakan warisan budaya
feodal?
”Di
ruas jalan yang rusak ini, pada musim hujan lalu,terjadi kecelakaan tunggal,”
cerita Kabul. ”Ada pengendaraVespa jatuh karena roda kendaraannya masuk lubang
di tengah jalan yang tertutup air.”
”Meninggal?”
”Ya.
Akhirnya lelaki itu meninggal di rumah sakit. Yang jadi beban pikiranku hingga
saat ini, kecelakaan tunggal itu terjadi bukan karena kesalahan si pengendara
Vespa,melainkan kesalahan Dinas Pekerjaan Umum, ya, kesalahan negara.
Pengendara itu punya SIM dan nomor kendaraan yang sah. Artinya dia mengendarai Vespa
dengan membayar pajak. He drove by tax. Tapi negara hanya mau mengambil pajaknya
dan tidak mau bertanggung jawab atas kecelakaan yang disebabkan oleh kerusakan
jalan. Ini negara apa? Dan orang-orang PU itu, di mana nyali mereka?”
”Jadi
harusnya bagaimana, Mas?”
”Keluarga
korban seharusnya menuntut pemerintah, Dinas PU, baik secara pidana maupun
perdata. Pidana, karena orang-orang Dinas PU yang digaji rakyat itu telah
melalaikan kewajiban memelihara jalan, dan karena kelalaian itu terjadi
kecelakaan yang menyebabkan pengguna jalan meninggal dunia.”
”Perdatanya?”
”Keluarga
korban rugi secara material karena kehilangan ayah, suami, yang menjadi tulang
punggung kehidupan mereka. Materi yang seharusnya mereka peroleh bila korban masih
hidup, harus diganti pemerintah. Belum lagi
Kerugian
immaterial yang bisa dikonversi ke dalam nilai uang.”
”Jadi
mereka, keluarga korban, benar-benar menggugat pemerintah?”
”Itulah!
Keluarga korban ternyata tidak menuntut apa-apa. Agaknya mereka tidak tahu akan
hak-hak mereka. Dan orang-orang pemerintah, khususnya di jajaran Dinas PU, menikmati
kondisi ini. Demikian juga kejaksaan. Jaksa seharusnya tanpa diminta oleh
keluarga korban menuntut Dinas PU atas kasus kecelakaan itu. Nyatanya?
Brengsek!”
”Tapi
apa akar semua kebrengsekan itu?”
”Kamu pernah dengar. The king can do no wrong? Nah,
ubahlah menjadi: The
country can do no wrong, alias nNegara tak bisa berbuat salah. Karena para pejabatnya, dalam
kasus ini orang-orang PU tadi, menganggap diri tak mungkin
berbuat salah.”
”Jadi siapa yang salah?”
”Dengan paradigma the King can do no wrong, si
pengendara itulah yang harus disalahkan. Mengapa ia menabrak
kubangan? Atau, soal mati
karena jatuh dari Vespa, apa pun penyebab kejatuhannya, itu sudah takdir. Habis!”
”Brengsek!”
Samad mulai terbakar emosinya. ”Negara dan pejabat negara merasa dirinya tak
bisa salah? Itu kan kultur negara kerajaan yang feodal? Apa kita yang sudah 45
tahun menjadi negara republik masih berjiwa feodal?”
”Apa
kamu kira negara kita yang konon ber-Pancasila ini, dan yang semua aparatnya
sudah ditatar P4, adalah negara republik demokrasi? Bangun, bangun! Hentikan mimpimu.
Dan sadarilah di tahun 1991 ini kita hidup di bawah orde feodal baru.”
(OOP,
hlm. 125-127)
***
Orang
kampung di samping karena rendahnya pendidikan juga masih percaya pada hal-hal yang berbau
takhayul. Kasus yang baru saja dialami Kabul ketika disatroni seorang warga
yang mencari anaknya hilang menjadi contoh yang menarik. Orang desa itu,
Martasatang, mencari anaknya yang tidak pulang-pulang sampai seminggu lamanya. Dia
menduga kalau anaknya dijadikan tumbal ketika ada pengecoran untuk pembangunan
jembatan. Martasatang percaya bahwa agar pembangunan jembatan itu diberkahi
harus ada tumbal, dalam hal ini tumbalnya apalagi kalau bukan anak muda yang
belum berkeluarga. Martasatang yang pendek pikirannya langsung mengamuk
meskipun sudah diberi pengertian. Ruang kantor yang digunakan selama
pembangunan jembatan kaca-kaca jendelanya pecah dan hancur tidak karuan akibat
amukan Martasatang. Selain itu, Martasatang sebagai wong cilik benar-benar
tertekan setelah mata pencahariannya sebagai tukang rakit penyeberangan hilang
karena orang tidak memerlukan rakit lagi untuk menyeberang sungai.
Peristiwa hilangnya mata pencaharian
yang menjadikan Martasatang tertekan karena tidak ada orang yang peduli dengan
nasibnya. Sudah seperti itu masih digelayuti oleh takhayul kalau anaknya diduga
dijadikan tumbal dalam pembangunan jembatan.
”Yah,
kita telah disadarkan bahwa ternyata kadar animisme di tengah masyarakat kita
masih lumayan tinggi. Dengarkan, Mas Kabul, orang sini percaya misalnya, mayat yang
hanyut di sungai bisa mencegah kelongsoran tebing.”
”Orang
di sini percaya bahwa jasad manusia punya mata dan kekuatan yang besar. Maka
mereka percaya setiap jembatan atau bangunan besar lain, seperti waduk
atau
bendungan, harus diberi tumbal berupa mayat manusia. Dan tumbal itu konon bisa
macam-macam. Kalau disebut jengger atau ayam jantan muda, maksudnya adalah perjaka.
Kalau disebut babon atau ayam betina, maksudnya
adalah
perempuan dewasa. Dan kalau disebut pitik, maksudnya adalah anak-anak.”
”Selain
soal takhayul tadi, ada fakta lain yang muncul dari peristiwa kemarin,” sambung
Pak Tarya. ”Dan ini sebaiknya kita catat. Ternyata, wong cilik seperti Kang Martasatang
bisa mengamuk ketika tekanan yang dideritanya tak tertahankan lagi. Derita
pertama diterima ketika rakitnya harus ditambatkan, karena orang tidak
memerlukannya lagi. Padahal rakit adalah satu-satunya sumber
penghasilannya.”
Pak
Tarya berhenti untuk melepas kacamata, kemudian melap matanya yang perih.
”Saya
tanya sampeyan, Mas Kabul; siapa yang peduli terhadap Kang Martasatang yang
kehilangan satu-satunya mata pencaharian? Lurah? Golongan? Anggota dewan? Atau
sampeyan sendiri yang sedang memimpin pembangunan jembatan dan akan menggusur
sumber penghasilan Kang Martasatang? Semuanya tidak, bukan?”
Kabul
terpana. Dan Pak Tarya tersenyum. Ironis.
”Kang
Martasatang kemudian menanggung derita kedua yang sangat berat karena
keyakinannnya, Sawin telah mati jadi tumbal proyek ini. Padahal Sawin anak
bungsu kesayangannya. Maka dia mengamuk karena jiwanya tak mampu lagi menahan
tekanan penderitaan.”
(OOP,
hlm. 152-153)
Belum
selesai masalah Martasatang, orang desa yang pernah bikin onar, muncul masalah
baru. Baldun,aktivis partai penguasa, suatu kali meminta kesediaan Kabul agar
bersedia menyisihkan sebagian anggaran pembangunan jembatan untuk pembangunan
masjid. Permintaan itu jelas ditolak mentah-mentah oleh Kabul. Sebagai orang
yang taat pada agama Kabul tidak setuju dengan usul itu. Dia tidak mau kalau
pembangunan masjid dikotori oleh praktek-praktek kotor. Selain itu, anggaran
untuk pembangunan jembatan digelembungkan sebesar 30%. Kabul lebih memilih mengundurkan
diri daripada harus menuruti kemauan Baldun. Bahkan, Kabul tidak peduli jika
dikatakan tidak bersih lingkungan (suatu istilah yang kerap digunakan untuk
orang-orang yang diduga eks PKI atau masih ada kaitan dengan keturunan keluarga
PKI). Kabul justru risih dengan labelisasi bersih lingkungan karena label itu
digunakan untuk penguasa. Bagi Kabul labelisasi itu merupakan taktik politik
murahan. Kabul juga risih dengan labelisasi yang bertujuan menjatuhkan martabat
seseorang.
”Baik. Tapi Anda akan
saya laporkan ke atas. Saya akan cari data jangan-jangan Anda tidak bersih
lingkungan. Sebab indikatornya mulai jelas. Masa iya dimintai bantuan untuk
pembangunan masjid Anda banyak berkelit. Cukup. Selamat malam. Dan selanjutnya
mungkin Anda tidak bisa mendapat proyek lagi. Atau Pak Dalkijo akan memecat Anda.”
Sebenarnya
Kabul tak peduli dirinya disebut bersih atau tidak bersih lingkungan.
Ketersinggungannya lebih disebabkan oleh kenyataan labelisasi bersih lingkungan
adalah taktik politik murahan dan sangat menistakan martabat manusia. Celakanya
labelisasi itu telah memakan ribuan korban. Ironisnya pada sisi lain labelisasi
bersih lingkungan sering dimainkan menjadi alat ampuh untuk menjatuhkan orang
yang tak disukai. Dan Kabul baru saja mendengarnya
dari
mulut Baldun.
(OOP, hlm. 163-164)
***
Kabul melihat terjadi perubahan paradigma di kalangan insinyur sehingga sedikit sekali insinyur yang masih bisa dijadikan panutan. Orang-orang bergelar insinyur terdahulu banyak meninggalkan karya-karya yang monumental. Mereka bisa melakukan itu semua karena ketulusannya dalam bekerja. Mereka tidak kemaruk dengan harta dunia. Ada beberapa kemungkinan mereka bisa seperti itu. Generasi berikutnya, zaman kiwari, boleh dikatakan cenderung pragmatis. Mereka telah menjadi orang yang kemaruk dengan kehidupan dunia. Mereka telah menjadi bagian dari orang-orang yang oportunis dan berfalsafah pada aji mumpung. Falsafah ini sudah mendarah daging di kalangan para pejabat publik (penguasa) dan tentu saja juga pengusaha yang boleh jadi bisa mempengaruhi kebijakan negara atau daerah (kota, kabupaten, provinsi). Falsafah itu pula yang menyebabkan makin mengguritanya budaya korupsi. Di masa reformasi seperti sekarang ini korupsi bukan saja di pusat tapi juga sudah merata. Dengan kata lain, telah terjadi korupsi yang terdesentralisasi.
Sebagai
sarjana teknik Kabul sering bertanya-tanya mengapa terlalu sedikit insinyur
yang bisa jadi panutan seperti Rooseno, Sudiarto, atau Sutami. Selain
berdedikasi tinggi, mereka meninggalkan karya-karya monumental. Kehidupan Pribadi
mereka bermartabat, ora kagetan, ora
gumunan, apa- lagi kemaruk. Sutami malah hidup sangat bersahaja dalam status sebagai
menteri pun. Apakah karena mereka masih mengalami pendidikan zaman Belanda yang
sangat menekankan idealisme serta kedisiplinan ilmu? Apa karena kepribadian mereka
memang kuat? Atau lagi, apa karena mereka hidup pada masa yang relatif belum
terlalu korup?
Deretan
pertanyaan itu membawa Kabul sampai ke deretan pertanyaan lain di baliknya.
Mengapa banyak insinyur dari generasi berikut lebih suka memilih sikap
pragmatis, baik dalam karier maupun kehidupan pribadi? Kabul mencoba mereka-reka
jawabnya. Mungkin karena zaman sudah berubah. Pragmatisme sudah nyata hadir,
sehingga orang-orang idealis tampak sebagai makhluk aneh, lucu, bahkan bloon.
Pada zaman yang serba gampangan, orang-orang berhati lurus seakan
terkategorikan sebagai mereka yang melu edan ora tahan, yen tan melu anglakoni
boya kaduman milik. Mungkin juga sikap pragmatis sebagian insinyur disebabkan
meriahnya
contoh dari atas. Keluarga presiden, menteri, jenderal, gubernur, anggota DPR,
pengusaha yang kongkalikong dengan pejabat, hidup dalam pragmatisme yang sangat
kental. Oportunis dan mumpung sebagai anak kandung
pragmatisme
yang sangat mereka akrabi. Luar biasa kaya, konsumtif, kemaruk, dan terkadang
sikap sangat tega terhadap kelompok masyarakat miskin sering mereka perlihatkan
tanpa tedheng aling-aling. Korupsi dalam berbagai bentuk dan manifestasinya
dibiarkan merajalela. Keadaan demikian sangat mungkin mengerosi idealisme
sebagian besar insinyur dan sekaligus menyebabkan mereka ingin meniru gebyar
kehidupan mereka yang di atas.
Atau
karena daulat rakyat sesungguhnya memang belum tegak di republik yang sudah 45
tahun berdiri ini. Yang tetap tegak dari dulu adalah daulat pejabat, seperti
pada zaman kerajaan. Dalam sistem kekuasaan seperti ini, presiden merasa
dirinya raja. Dan birokrasi di bawahnya, dari pusat sampai ke daerah, merasa
diri mereka adalah patih, adipati, panikel, penewu, dan seterusnya. Orang-orang
politik
yang
berkumpul di gedung parlemen tak lebih dari orang yang dibayar sebagai tukang
stempel kerajaan. Tentara tidak lagi menjadi pembela rakyat dan tanah air
tetapi pembela kekuasaan sang raja.Maka, apakah kata ”korupsi” dikenal dalam
sistem kekuasaan kerajaan? Tidak. Karena bumi, air, udara, dan kekayaan yang
terkandung serta manusia yang hidup di atasnya adalah milik raja dan para
pembantunya. ”Korupsi” hanya ada pada kamus negara republik. Tapi republik belum
pernah tegak di negeri ini. Maka tak sedikit insinyur birokrat yang merasa jadi
raja kecil yang menganggap proyek adalah objek kekuasaannya, bukan amanat
rakyat yang akan membayar biaya pembangunannya.
(OOP,
hlm. 169-171)
Sesuatu
yang dikhawatirkan Kabul terbukti. Jembatan yang baru diresmikan setahun yang
lalu terbukti mengalami kerusakan. Jembatan itu mangkrak dan tampaknya jarang
dilewati karena ada beberapa titik di jembatan itu yang rusak parah. Aspal
jembatan retak-retak.Bagian struktur jembatan
memang tidak ada masalah. Kerusakan terjadi pada lantai jembatan yang ditandai
dengan aspal yang retak-retak sepanjang jembatan yang justru membahayakan pengendara yang lewat di atas
jembatan itu. Tapi, biar bagaimanapun sebagai orang yang pernah dipercayakan
memimpin proyek pembangunan jembatan itu, Kabul merasa malu, kecewa, dan marah.
Kabul merasa kalau punya andil dalam kerusakan jembatan yang umurnya baru satu
tahun itu.
Jembatan
Cibawor sudah kelihatan. Tampak mangkrak dan kesepian. Kegagahan yang dulu
sempat tampak kini hilang. Dan begitu turun dari mobil di mulut jembatan, Kabul
segera tahu bagian mana yang rusak. Lantai jebol pada dua titik dan aspal sudah
retak hampir sepanjang lantai jembatan. Kabul meminta Wati tetap di mobil,
karena dia mau turun untuk mengintip bagian struktur jembatan
dari
sayap fondasi. Tampaknya tak ada masalah. Kerusakan hanya terdapat pada bagian
lantai jembatan. Meski demikian rasa kecewa, malu, dan marah tak bisa
dihindarkan. Pahit. Dan Kabul merasa kepalanya pening.
(OOP,
hlm.250)
***
Sikap
merasa bersalah seperti yang ditunjukkan Kabul patut diapresiasi. Negara ini membutuhkan orang seperti Kabul.
Kita tidak bisa berdiam diri dari budaya yang telah merusak perilaku bangsa ini
yang disebabkan oleh pembangunan yang cenderung liberialis dan kapitalis. Kita membutuhkan
ke depan pembangunan yang sangat memperhatikan keberpihakannya pada orang-orang
yang teralienasi. Kita membutuhkan pembangunan yang menjauhi manusia Indonesia
dari keserakahan dan kerusakan moral. Karena itu, kita harus menyingkirkan yang
ditulis Taufik Ismail pada potongan bait puisi tentang birokrasi yang buruk
dalam “Malu Aku Jadi Orang Indonesia".
...............................................................................................
Di negeriku, selingkuh birokrasi peringkatnya di dunia nomor
Di negeriku, selingkuh birokrasi peringkatnya di dunia nomor
satu,
Di
negeriku, sekongkol bisnis dan birokrasi berterang-terang
curang
susah dicari tandingan,
Di
negeriku anak lelaki anak perempuan, kemenakan, sepupu
dan
cucu dimanja kuasa ayah, paman dan kakek secara
hancur-hancuran
seujung kuku tak perlu malu,
Di
negeriku komisi pembelian alat-alat besar, alat-alat ringan,
senjata,
pesawat tempur, kapal selam, kedele, terigu dan
peuyeum
dipotong birokrasi lebih separuh masuk
kantung
jas safari,
Di
kedutaan besar anak presiden, anak menteri, anak jenderal,
anak
sekjen dan anak dirjen dilayani seperti presiden,
menteri,
jenderal, sekjen, dan dirjen sejati, agar
orangtua
mereka bersenang hati,
Di
negeriku penghitungan suara pemilihan umum sangat-
sangat-sangat-sangat-sangat
jelas penipuan besar-
besaran
tanpa seujung rambut pun bersalah perasaan,
.....................................................................................................
Potongan puisi di atas relevan
subtansinya dengan novel hasil karya AT: OOP. AT yang lebih dikenal sebagai penulis
cerpen dan novel yang banyak mengangkat masalah-masalah sosial terutama tentang
kehidupan sehari-hari orang-orang kecil (masyarakat pedesaan) suatu saat
tertarik juga mengangkat masalah-masalah yang menyerempet ke arah perilaku penyimpangan
pejabat publik dan penguasa: korupsi. Ternyata, banyak juga sastrawan di negeri
ini yang tidak mau hidup nyaman di menara gading. Mereka ingin melihat langsung
penderitaan anak bangsanya sendiri. Kalau AT sudah berani mengungkapkannya
lewat novel OOP. Di masa-masa reformasi ini harus ada sastrawan
yang juga berani mengungkapkan berbagai
masalah ketimpangan baik di bidang ekonomi, sosial, budaya, maupun politik.
Mudah-mudahan harapan itu masih ada. Wallahu a`lam bissawab.
Sumber
Gambar:
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar