PEMBANGUNAN YANG MEMATIKAN
Subagio
S. Waluyo
Seandainya negara-negara
berkembang dapat memecahkan masalah mereka dengan lebih baik; seandainya mereka
memiliki pemerintahan yang jujur, tidak punya kepentingan-kepentingan
terselubung, memiliki perusahaan yang lebih efisien, tenaga kerja yang lebih berpendidikan;
seandainya mereka tidak mengalami semua penderitaan akibat kemiskinan—maka
mereka dapat mengatasi ketidakadilan dan disfungsi globalisasi tersebut secara
lebih baik.
(Joseph
E.Stiglitz, Making Globalization Work, 2007:119)
“...dalam 20 tahun mendatang,
sangat penting dan mendesak bagi bangsa Indonesia untuk melakukan penataan
kembali berbagai langkah-langkah, antara lain di bidang pengelolaan sumber daya
alam, sumberdaya manusia, lingkungan hidup dan kelembagaannya sehingga bangsa
Indonesia dapat mengejar ketertinggalan dan mempunyai posisi yang sejajar serta
daya saing yang kuat di dalam pergaulan
masyarakat Internasional.”
(Penjelasan Atas UU
RI Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025)
Kemarau tahun ini sama dengan
tahun-tahun lalu diwarnai dengan kebakaran hutan di sejumlah tempat di
Indonesia. Provinsi Riau masih setia menjadi pelanggan kebakaran hutan. Kebakaran
hutan tahun ini terbilang besar karena ada 328.000 Ha hutan yang terbakar. Dari
jumlah tersebut ada 28.000 Ha hutan yang benar-benar ada pohonnya. Selebihnya,
menurut Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Rafless Brotestes Panjaitan, adalah
hutan yang tidak ada pohon (https://nasional. kom-pas.com/read/2019/09/24/19304331/klhk-sebut-kebakaran-hutan-di-su-matera-dan-kalimantan-tak-bakar-vegetasi). Terlepas dari ada tidak adanya pohon, efek
dari kebakaran hutan jangan dianggap remeh. Ditinjau dari segi kesehatan saja jumlah
penderita Infeksi Saluran Pernapasan Akut ( ISPA)
akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) Sampai dengan September mencapai
919.516 orang (https://nasional.kompas.com/
read / 2019/09/ 23/17522721/hampir-satu-juta-orang-menderita-ispa-akibat-kebakaran-hu tan-dan-lahan). Itu baru dari segi kesehatan. Bagaimana
dengan kerusakan lingkungan dan ekonomi?
Peristiwa kebakaran hutan yang melanda
sebagian wilayah di Indonesia ini merupakan salah satu bukti bahwa pembangunan
di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup masih jauh dari yang kita
harapkan. Selama kurun waktu lima tahun (2014-2019) saja luas hutan yang
terbakar 4.087.000 Ha. Dari jumlah tersebut kebakaran terbesar terjadi pada
tahun 2015 sebanyak 2,6 juta Ha hutan terbakar (https:// databoks. katadata. co. id/datapublish/2019/09/16/berapa-luas-kebakaran-hutan-dan-lahan-di-indonesia).Hutan-hutan kita yang
terbakar itu ternyata ada pelaku-pelakunya. Ada sebanyak 14 perusahaan dan 323
orang tersangka yang diduga terlibat dalam kebakaran hutan tahun ini (https://nasional.kompas.
com/read/2019/09/24/17294681/per-selasa-14-perusahaan-jadi-tersang- ka-kebakaran-hutan-dan-lahan). Berarti ada unsur kesengajaan dalam
kebakaran hutan di Indonesia. Tahun-tahun lalu juga sama selalu ada orang atau
perusahaan yang terlibat dalam kebakaran hutan. Yang jadi pertanyaan, kenapa
peristiwa sejenis selalu saja berulang?
Keterlibatan perusahaan-perusahaan
atau orang-orang yang melakukan pembakaran hutan jelas menunjukkan
ketidakberhasilan negara kita dalam melaksanakan pembangunan. Pembangunan yang
giat kita laksanakan ternyata telah menciptakan manusia Indonesia yang jauh
dari rasa kemanusiaan. Boleh jadi pembangunan yang diterapkan di negara ini
cenderung pada perkembangan ekonomi an
sich, yaitu produk barang dan jasa dari masyarakat dengan indikator
pendapatan, Gross National Product (GNP) atau produk nasional bruto, Gross
Domestic Product (GDP) atau produk domestik bruto, dan lain-lain (Syahyuti, 30 Konsep Penting dalam Pembangunan Pedesaan
dan Pertanian, 2006:168). Akibat dari pembangunan yang berorientasi pada
pertumbuhan ekonomi menciptakan berbagai kebijakan ekonomi liberal atau ekonomi
kapitalis yang dianut oleh hampir sebagian besar bangsa di dunia, termasuk
Indonesia, yang telah membawa malapetaka kemanusiaan, yaitu terjebak pada dimensi
keserakahan yang akut. Selain itu, pembangunan ekonomi berlangsung tanpa
pertimbangan moral, tanpa memperhitungkan dampak kerusakan pada sektor
nonekonomi lainnya. Pembangunan ekonomi seakan-akan didorong oleh nafsu
serakah, mengejar profit lebih banyak, lebih besar, dan lebih tinggi sehingga
unsur-unsur manusiawi cenderung
disepelekan (https://www.tubasmedia.com/mainstream-ekonomi-baru-yang-tidak-sera-kah/#.XZdOp1pR3IU). Apa akibatnya? Akibatnya seperti sekarang ini,
orang demikian mudah membakar hutan karena ada anggapan hutannya sudah tidak
lagi produktif. Atau memang ada kesengajaan menggantikan lahan hutan dengan
perkebunan kelapa sawit. Ini mentalitas bangsa kita yang mengarah pada
mentalitas menerabas atau boleh juga mentalitas yang tidak bertanggung jawab.
Kalau mentalitas menerabas dan tidak
bertanggung jawab masih bercokol di kalangan bangsa kita, sampai kapanpun
negara kita tidak akan bisa mewujudkan seperti yang dicantumkan di atas.
“...dalam
20 tahun mendatang, sangat penting dan mendesak bagi bangsa Indonesia untuk
melakukan penataan kembali berbagai langkah-langkah, antara lain di bidang
pengelolaan sumber daya alam, sumberdaya manusia, lingkungan hidup dan
kelembagaannya sehingga bangsa Indonesia dapat mengejar ketertinggalan dan
mempunyai posisi yang sejajar serta daya saing yang kuat di dalam
pergaulan masyarakat Internasional.”
Kita
pesimis di tahun 2025 bisa menata kembali berbagai masalah yang muncul di
bidang pengelolaan sumber daya alam (SDA) karena SDA kita telah dieksplorasi
habis-habisan oleh bangsa-bangsa asing. Sementara yang bisa menikmatinya
segelintir orang yang memang mereka itu kalangan penguasa dan pengusaha negeri
ini. Kita juga pesimis bangsa ini bisa mengelola sumber daya manusia (SDM) karena
pemimpin negara ini lebih cenderung mendidik bangsa ini menjadi bangsa tukang
atau boleh juga bangsa kacung. Pemimpin bangsa ini lebih cenderung mendidik
anak bangsa ini menjadi orang-orang yang konsumtif bukan produktif. Dengan
peristiwa kebakaran di tahun 2019 ini walaupun dibandingkan dengan tahun 2015
jauh lebih kecil tapi kita juga pesimis kalau bangsa ini bisa menata
pengelolaan lingkungan hidup. Dalam lima tahun terakhir saja luas hutan yang
terbakar mencapai 4.087.600 Ha.(https://databoks.kata data.
co.id/datapublish/2019/09/16/berapa-luas-kebakaran-hutan-dan-lahan-di-indonesia).
Apakah bisa diharapkan dengan sisa waktu yang kurang dari enam tahun dari
sekarang ini sampai dengan tahun 2025 bangsa ini bisa mengejar
ketertinggalannya dengan negara-negara lain terutama dalam hal yang berkaitan
dengan pengelolaan SDA, SDM, dan lingkungan hidup?
Kalau perilaku penguasa bangsa ini (yang
sebagian boleh jadi juga pengusaha yang berjiwa kapitalis dan berperilaku liberalis)
masih melekat dalam dirinya jiwa pengusaha, rasa-rasanya cukup sulit bagi negara
ini untuk mengejar ketertinggalannya. Mana mungkin bisa menyelesaikan masalah
bangsa kalau negara ini dipimpin oleh orang-orang kapitalis yang liberalis?
Mereka tentu sangat mengedepankan
kepentingan pribadi. Mereka tidak akan mungkin memperhatikan kepentingan rakyat
banyak. Mereka lebih mengedepankan egonya. Bahkan, sangat mungkin karena masih
ada prinsip `aji mumpung`, bisa saja kekuasaan digunakan untuk penumpukan
kekayaan yang bisa digunakan tujuh turunan. Bukankah di negara ini
penguasa-penguasa terdahulu lebih mengutamakan keturunan? Penguasa yang
sekarangpun jangan-jangan sama. Kurang peduli dangan nasib anak bangsa yang
kondisinya masih banyak yang teralienasi. Boleh jadi juga tujuan pembangunan
berkelanjutan yang mencakup tujuh belas butir cuma dipandang sebelah mata. Coba
kita amati gambar tujuh belas tujuan pembangunan berkelanjutan di bawah ini.
Dari
gambar di atas, dapatkah kita menjamin di tahun 2025 negara kita sesuai dengan
gambar di nomor 1, 2, dan 3 menjadi negara yang tanpa kemiskinan, tanpa
kelaparan, dan juga kehidupan sehat dan sejahtera? Penguasa negara ini
(termasuk sebagian besar penguasa di daerah entah gubernur, walikota, atau
bupati) tampaknya kurang punya perhatian terhadap masalah kemiskinan, kelaparan,
dan kehidupan sehat dan sejahtera. Silakan kalau ada yang mau menilai di kota besar seperti Jakarta saja
masih ada orang yang tinggal di pinggiran rel kereta api (KA). Saking tidak ada
tempat tinggal yang layak mereka tidur di pinggiran rel KA sementara ada KA
yang lalu-lalang di sebelahnya seperti terlihat pada gambar di bawah ini.
Gambar
di atas juga mencerminkan kehidupan orang-orang miskin di Jakarta yang sampai
saat ini belum tersentuh kesejahteraannya. Kita tidak bisa memungkiri hasil
penelitian yang dilakukan Bank Dunia bahwa urbanisasi yang dilakukan oleh
banyak anak bangsa di negara ini belum tentu bisa meningkatkan
kesejahteraannya. Bisa saja di negara-negara lain (Cina dan negara-negara Asia
Timur dan Pasifik misalnya) orang yang
ubanisasi bisa meningkat kesejahteraannya. Tapi untuk kasus di Indonesia tidak
demikian. Boleh jadi mereka yang urbanisasi ke kota-kota besar justru menambah
jumlah orang miskin karena sulitnya mencari nafkah. Akhirnya, di kota-kota
besar muncul berbagai masalah sosial yang ditandai dengan polusi udara,
kemacetan lalu-lintas, dan meningkatnya masyarakat yang tinggal di permukiman
kumuh.
Jakarta
- World Bank (WB) alias Bank Dunia mengungkapkan bahwa laju urbanisasi yang
terjadi di Indonesia belum membuat tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia
merata.
Padahal, catatan Bank Dunia
bahwa setiap 1% pertumbuhan urbanisasi di perkotaan mampu mendorong produk domestik
bruto (PDB) sebesar 1,4%. Angka ini, ternyata masih rendah dibandingkan
China yang mampu mendorong 3% PDB per kapita dari persentase pertumbuhan
urbanisasi sebesar 1%. Sementara negara-negara di Asia Timur dan Pasifik
lainnya yang mencapai 2,7% terhadap PDB per kapita.
"Tidak setiap orang bisa
mendapatkan manfaat kesejahteraan dan kelayakan huni yang dihasilkan
urbanisasi," kata Global Director for Urban and Territorial
Development, Disaster Risk Management and Resilience Bank Dunia, Sameh Wahba di
Hotel Pullman, Jakarta, Kamis (3/10/2019).
Hingga saat ini, tercatat ada
sekitar 151 juta orang atau 56% penduduk Indonesia tinggal di perkotaan.
Angka ini meningkat drastis dibandingkan pada tahun 1945 atau pertama kali
urbanisasi dilakukan, yaitu hanya satu dari delapan orang yang tinggal di
perkotaan.
Berdasarkan laporan Bank Dunia,
tingkat kesenjangan di kawasan pedesaan non metro masih 43% lebih rendah
daripada daerah inti metro DKI Jakarta pada tahun 2015. Kesejahteraan di
kawasan pinggiran pedesaan dan perkotaan non metro juga rendah, masing-masing 35%
dan 27% lebih rendah dibandingkan DKI Jakarta.
Begitu juga dengan
kawasan-kawasan pinggiran perkotaan yang hanya 7% lebih rendah dibandingkan DKI
Jakarta. Sehingga, masih tercatat adanya disparitas kesejahteraan.
"Masih ada kesenjangan
kesejahteraan," ujar dia.
Menurut Sameh, akibat dari
kesenjangan tersebut berdampak pada sejumlah hal yang ada di perkotaan. Seperti
polusi udara, kemacetan lalu-lintas, hingga meningkatnya penduduk Indonesia
yang tinggal di permukiman kumuh.
Kalau sampai saat ini masih belum bisa
mengatasi ketiga hal di atas, negara ini apakah bisa menjawab pernyataan Joseph
E. Stiglitz bahwa untuk mengatasi ketidakadilan dan disfungsi globalisasi, negara-negara berkembang memiliki
pemerintahan yang jujur, yang tidak memiliki kepentingan-kepentingan terselubung,
memiliki perusahaan yang lebih efisien,
dan SDM yang lebih berpendidikan? Selain itu, mereka juga tidak mengalami
semua penderitaan akibat kemiskinan? Jujur saja, negara ini masih dipimpin
oleh penguasa yang masih diragukan integritasnya.
Seandainya negara-negara
berkembang dapat memecahkan masalah mereka dengan lebih baik; seandainya mereka
memiliki pemerintahan yang jujur, tidak punya kepentingan-kepentingan
terselubung, memiliki perusahaan yang lebih efisien, tenaga kerja yang lebih berpendidikan;
seandainya mereka tidak mengalami semua penderitaan akibat kemiskinan—maka
mereka dapat mengatasi ketidakadilan dan disfungsi globalisasi tersebut secara
lebih baik.
(Joseph
E.Stiglitz, Making Globalization Work, 2007:119)
Mereka
masih punya agenda terselubung karena ada di antara mereka yang masih ada
penyakit `aji mumpung` yang dilapisi dengan baju kapitalisme dan liberalisme.
Keinginan untuk mewujudkan anak-anak bangsanya menjadi orang-orang yang lebih
berpendidikan masih jauh dari harapan karena memang ada kesengajaan agar anak
bangsa ini tidak cerdas. Buktinya, masyarakat jelata masih banyak yang sulit
menikmati pendidikan bermutu. Sistem zonasi yang diterapkan pemerintah ternyata
tidak efektif. Buktinya banyak keluhan yang disampaikan warga terkait yang
tidak bisa menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah negeri. Mereka juga tidak
sanggup menyekolahkan anaknya di sekolah swasta sehingga tidak mustahil kalau
anak-anak mereka menjadi anak-anak putus sekolah.
indopos.co.id – Radi Abdul
Muad, seorang anak janda miskin warga Kampung Alun Alun, Desa Selaraja,
Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Banten tampak pasrah menerima
kenyataan. Sistem Zonasi dalam Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB)
berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No
20/2019 atas revisi dari Permendikbud No 51/2018 dianggap bisa mengancam
kelanjutan pendidikannya. Remaja berusia 16 tahun itu terancam putus sekolah.
Ini lantaran dia tidak bisa masuk ke Sekolah Menengah Atas (SMA) negeri. Ini
karena terbentur jarak kediamannya dengan SMA negeri yang ada di kecamatan
tempat tinggalnya, sedangkan untuk sekolah ke swasta orang tuanya tidak mampu
untuk membiayai.
”Saya tidak punya pilihan lain
selain sekolah negeri. Satu-satunya sekolah negeri yang dekat dari sini itu
(rumahnya, Red) hanya SMA Negeri 1 Warunggunung. Sementara sekolah
SMK (kejuruan, Red) negeri belum ada,” terang Enjum, 54, ibunda Radi kepada
INDOPOS, Selasa (2/7/2019).
Radi yang tinggal bersama ibunya
yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga (PRT) ini mengaku pesimistis akan
dapat melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi lantaran terbentur
dengan Sistem Zonasi tersebut. ”Jarak sekolah yang paling dekat dari sini hanya
SMAN 1 Warunggunung sekitar empat kilometer (km), sedangkan ke SMAN 1 dan SMAN
3 Rangkasbitung atau ke SMAN 1 Cibadak berjarak hampir 10 km dari sini,” ungkap
Enjum.
Perempuan yang tinggal di rumah
sangat sederhana ini mengaku tidak mampu untuk menyekolahkan anaknya ke sekolah
swasta, mengingat ekonominya yang sangat terbatas. ”Boro-boro untuk ke sekolah
swasta, untuk makan sehari-hari saja kami masih kekurangan,” cetus Enjum.
Meski demikan Radi masih sangat
berharap dapat diterima di sekolah negeri lantaran ingin melanjutkan
pendidikan. Namun karena adanya Sistem Zonasi ini dirinya hanya bisa pasrah.
”Mau bagaimana lagi, untuk ke sekolah swasta orang tua saya tidak mampu untuk
membiayai,” ujarnya yang sering meraih juara kelas di SMPN 1 Warunggunung
ini.
Radi ternyata tidak sendirian,
rekan sebayanya Rahmat yang juga warga Kampung Alun Alun, Desa Selaraja juga
tidak diterima menjadi peserta didik dalam PPDB 2019 di SMAN 1 Warunggunung.
Ini karena dia terbentur jarak kediamannya dengan SMA negeri yang ada di daerah
tersebut. ”Anak saya selalu menjadi juara kelas di SMPN 1 Warunggunung. Tapi
karena Sistem Zonasi seperti ini akhirnya anak saya tidak diterima di SMAN 1
Warunggunung yang berjarak sekitar 4 km dari sini,” ungkap Suryana, 40, orang
tua Rahmat yang juga sopir angkutan kota (angkot) kepada INDOPOS.
Yana, sapaannya mengaku tidak
punya biaya untuk menyekolahkan anaknya ke sekolah swasta. ”Kalau ke sekolah
swasta kan harus bayar uang pangkal dan SPP, belum lagi biaya ini dan itu.Tapi
kalau sekolah negeri katanya gubernur sudah digratiskan,” ungkapnya.
Dia berharap ada solusi yang
diberikan oleh pemerintah terhadap warga miskin yang jarak rumahnya jauh dari
SMA negeri. ”Mungkin buat orang kaya tidak masalah bisa ke sekolah swasta, tapi
bagi kami boro-boro untuk bayar biaya ini dan itu, untuk makan setiap
hari saja pas-pasan,” tukasnya.
Yana mengaku jika anaknya tetap
tidak bisa diterima di sekolah negeri, maka akan mengajarkan anaknya untuk
menjadi sopir angkot seperti dirinya. ”Paling anak saya diajarin nyopir aja.
Untuk masuk SMA negeri tidak mungkin, karena tidak ada sekolah negeri yang
dekat. Semuanya rata-rata berjarak 5 hingga 10 km dari rumah,” katanya.
Sama halnya dengan Holil, warga
Desa Kadu Agung Barat, Kecamatan Cibadak, anaknya yang selalu menjadi juara
umum dan peraih rangking di SMPN 1 Warunggunung gagal masuk SMA negeri karena
jarak rumahnya mencapai 6 km. Sementara untuk ke sekolah negeri di Kota
Rangkasbitung juga berjarak hampir 6 km.
Padahal, lanjut Holil, anaknya
pernah mewakili Kecamatan Cibadak dalam MTQ Tingkat Kabupaten Lebak. ”Sekarang
percuma punya anak pintar kalau rumah jauh dari sekolah favorit. Dengan sistem
seperti ini pasti tidak akan diterima. Biar punya anak bodoh, tapi kalau rumah
dekat dengan sokolah favorit pasti diterima,” ujarnya yang terpaksa
menyekolahkan anakya ke salah satu sekolah swasta di Rangkasbitung.
Apakah dengan banyaknya anak-anak yang
terpaksa putus sekolah kita masih bisa meningkatkan intelektual mereka kalau di
lapangan terbukti seperti yang diberitakan di atas? Apakah kalau masih ada banyak
kepentingan terselubung di kalangan penguasa yang diragukan integritasnya
ditambah lagi dengan perusahaan yang jelas-jelas tidak efisien bisa diwujudkan
enam tahun lagi negara ini bisa mengejar ketertinggalannya? Apakah kalau masih
banyak anak bangsa ini yang menderita akibat kemiskinan dapat benar-benar mengatasi
ketidakadilan dan disfungsi globalisasi? Silakan orang-orang yang bisa berpikir
jernih, yang masih ada kejujuran di lubuk hatinya menjawab semua pertanyaan
tersebut. Kalau memang tidak bisa, hibur saja hati ini dengan ingat pada Sang
Pencipta. Bukankah dengan ingat pada Sang Pencipta hati menjadi tenang?
Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat
Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram
(Surat
Ar-Raad:28)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar