All You Need Is Love (122)

 4. KORUPSI ADA DAMPAKNYA

Subagio S. Waluyo

Korupsi dianggap sebuah kejahatan luar biasa karena memiliki dampak yang masif dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Tidak hanya merugikan negara, korupsi menyengsarakan rakyat di dalamnya. Berbagai dampak korupsi di berbagai bidang bisa dirasakan sendiri oleh kita semua. Cerminan dampak korupsi bisa dilihat dari mahalnya harga jasa dan pelayanan publik, masyarakat yang semakin miskin, atau terbatasnya fasilitas pendidikan dan kesehatan. Perkembangan ekonomi mandek dan berbagai rencana pembangunan terhambat akibat korupsi. Belum lagi dari sisi budaya, korupsi semakin menggerus kearifan lokal dan menggantinya dengan tabiat yang buruk.

All You Need Is Love (121)

 3. KORUPSI ADA SEBABNYA

Subagio S.Waluyo

”Itu di luar money laundering yang tidak kasatmata. Kau tahu, dari seribu triliun anggaran negara, menurut ekonom senior, hampir dua puluh persen dikorup dan disalahgunakan. Siapa yang menampung uang itu? Perbankan nasional! Uang suap, sogok, pelicin, bahkan uang pajak yang tidak masuk ke kas negara, puluhan triliun nilainya. Ke mana uang itu berlabuh? Perbankan nasional! Kebanyakan orang hanya melihat money laundering dari kegiatan mafia, kejahatan bersenjata. Padahal di luar itu banyak sekali kasusnya. Kami membuka rekening untuk petugas korup, pejabat negara jahat, membuat rekening giro perusahaan fiktif, semua yang mungkin dilakukan. Aku tidak tahu detailnya, kepala cabang dan pemimpin Bank Semesta yang lebih tahu.” Om Liem menghela napas lagi, diam sejenak, membuat bagian belakang mobil boks laundry senyap.  (Negeri Para Bedebah/Tere Liye, 2012:145)

All You Need Is Love (120)

 

2. NAMANYA JUGA KORUPSI

Subagio S. Waluyo

Dalam serial "The Adventures of Pinocchio" (1883), penulis fiksi Italia Carlo Collodi menanamkan nilai moral betapa buruknya akibat yang harus diterima orang yang suka berbohong.

 

Melalui karakter boneka kayu Pinocchio (untuk selanjutnya kita sebut Pinokio) Colladi seolah menakuti anak-anak bahwa "kalau suka berbohong, nanti hidungnya bertambah panjang seperti Pinokio".

 

Tapi kisah Pinokio versi asli dari Colladi lebih dari sekedar dongeng kebohongan yang terus diulang. Dalam beberapa interpretasi, Colladi dinilai memberi kritik sarkastik tentang perlunya kepura-puraan, atau bahasa kasarnya kebohongan dalam berkomunikasi.

 

(https://www.kompasiana.com/primata/5d825d07097f362ce8414e72/pinokio-lebih-dari-sekedar-dongeng-kebohongan-yang-terus-diulang)

All You Need Is Love (119)

 1. BIARKAN MEREKA-MEREKA BICARA TENTANG KKN

Subagio S. Waluyo

Ada tiga kata yang selalu bikin gaduh jagad yang bernama Indonesia ini: korupsi, kolusi, nepotisme (KKN). Ketiga kata ini tidak pernah (jangan-jangan malah tidak bisa) musnah dari negara ini. Ketiga kata ini makin kemari makin menjadi-jadi. Artinya, bukan mengecil malah makin membesar. Ketiga kata ini yang pernah menghancurkan sendi-sendi kehidupan bernegara di masa Orde Baru, di masa Reformasi ini pun berulang kembali. Khusus yang namanya korupsi, kalau dulu jelas-jelas tersentralisasi, berbarengan dengan perubahan dari sentralisasi ke desentralisasi korupsi juga ikut-ikutan latah terjadi yang namanya pemerataan korupsi. Orang menamakannya sebagai korupsi yang terdesentralisasi. Ada apa dengan negara ini?

All You Need Is Love (118)

16. TERBUKANYA KOTAK PANDORA

Subagio S. Waluyo

Kotak pandora yang di dalamnya ada abdi negara, KKN, mental ABS, patologi birokrasi, dan negara amburadul ke luar dari kotak itu. Ini bisa jadi merupakan bukti kalau PP mau serius dibenahi akan menguap semua yang namanya penyakit yang melekat di tubuh ASN yang melayani masyarakat. Tapi, bagaimana caranya? Bukankah untuk membenahinya sudah dimulai dari adanya undang-undang yang mengatur PP? Bukan hanya itu, pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpanrb) telah dengan serius berusaha membenahi birokrasi di negara ini. Buktinya, berbagai event yang berkaitan dengan PP berikut aparaturnya kerap dilakukan Menpanrb. Bahkan, dalam melakukan evaluasi terhadap kinerja PP tidak segan-segan Menpanrb berkolaborasi dengan berbagai instansi pemerintah dan perguruan tinggi. Salah satu instansi pemerintah yang kerap digandeng oleh Menpanrb adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Baru-baru ini, misalnya, Menpanrb bersama dengan BPK melakukan evaluasi kinerja PP (https://menpan.go.id/site/berita-foto/laporan-hasil-pemeriksaan-kinerja-atas-efektifitas-evalu-asi-implementasi-kebijakan-transformasi-pelayanan-publik-kementerian-panrb-dari-bpk). Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah memang benar-benar serius mau membenahi PP. Pembenahan dimulai dari aparat yang melayani masyarakat dalam PP. Kalau pembenahan sudah dimulai, kita bisa saja berharap akan menguap yang namanya abdi negara, mental ABS, KKN, patologi birokrasi, dan berujung pada negara amburadul.

All You Need Is Love (117)

 15. DIMONITOR DAN DIEVALUASI

Subagio S.Waluyo

Dalam tulisan “12. Partisipasi…Partisipasi…Please Deh!” disebutkan bahwa pada tangga ketujuh (level tertinggi) telah terjadi pelimpahan wewenang dari pemerintah sebagai penguasa kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa melakukan pengawasan terhadap program-program pembangunan. Di level ini masyarakat lebih mendominasi  daripada pemerintah. Bukan hanya itu, di level ini masyarakat juga bisa mengevaluasi kinerja pemerintah sehingga PM yang ideal tercipta di level ini. Permasalahannya bagaimana bisa mewujudkan PM yang ideal itu? Untuk bisa mewujudkan PM yang ideal (disebut juga sebagai masyarakat mandiri) di tulisan tersebut juga telah dijelaskan bahwa dibutuhkan uluran tangan dari berbagai kalangan. Dalam hal ini pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Pemerintah harus berkolaborasi dengan berbagai pihak (pemangku kepentingan) di antaranya pihak swasta, perguruan tinggi, LSM, dan ormas. Tanpa kolaborasi dengan para pemangku kepentingan mustahil PM bisa diwujudkan. Kalau PM tidak bisa diwujudkan, juga mustahil PP bisa berjalan dengan baik. Mustahil juga kita bisa benar-benar mewujudkan good governance di negeri tercinta ini: Indonesia. Sebagai tambahan, melakukan monitoring (pengawasan) dan pengevaluasian tidak semudah membalikkan telapak tangan. Kenapa bisa seperti itu? Bagaimana jalan keluarnya agar bisa dilakukan pengawasan dan evaluasi agar PP bisa terlaksana dengan baik dan benar? Kedua pertanyaan inilah yang perlu kita bahas.

All You Need Is Love (116)

14. MELAYANI…MELAYANI…MELAYANI! 

Subagio S. Waluyo

Apa sih yang dituntut masyarakat dari PP? Itu saja yang terdapat pada gambar di atas, pelayanan yang murah, pelayanan yang bermutu, dan tentu saja pelayanan yang transparan. Jadi, masyarakat tidak menuntut macam-macam kok! Cukup itu saja tuntutannya. Tapi, kok susah ya, memenuhi tuntutan itu? Bagaimana tidak susah karena masalah PP itu bukan cuma pada sisi pelayanannya tapi juga pada orang yang menjalankan PP? Sampai sekarang masih banyak masyarakat sebagai penerima PP mengeluhkan tentang pelayanan yang diterimanya. Pada hal regulasi yang berkaitan dengan PP sudah ada. Saking seriusnya pihak penyelenggara republik ini ingin memberikan pelayanannya yang terbaik sudah boleh dikatakan sangat sering diadakan diklat buat para ASN yang memang pekerjaannya melayani masyarakat. Di beberapa kota, kabupaten, provinsi, dan instansi pemerintah, BUMN/BUMD juga tidak kurang-kurangnya yang menunjukkan prestasinya. Karena prestasi yang dicapainya, mereka mendapat penghargaan salah satu di antaranya adalah Top 45 Inovasi Pelayanan Publik. Kok, masih saja ada masalah dengan PP. Lewat tulisan ini kita akan coba melakukan kilas balik yang sudah kita sampaikan di tulisan-tulisan terdahulu. Dengan cara seperti itu diharapkan akan ada semacam penyegaran sehingga kita bisa menata ulang program PP yang lebih baik lagi.