Artikel Administrasi Publik (14)

Pembangunan Berkelanjutan?...Gagal!...Gagal! (3)

Subagio S. Waluyo

PB membutuhkan pengawasan. Pelaksanaan Pengawasan dilakukan bukan hanya oleh para birokrat. `Orang-orang  pintar` dari PT juga bisa dilibatkan dalam pengawasan pelaksanaan PB. Bentuk pengawasan dari `orang-orang pintar` atau `makhluk akademis` itu berupa kerja-kerja P3M. Jadi, sah-sah saja penelitian yang dilakukan calon sarjana (S1) walaupun hanya sebuah skripsi yang penelitiannya tentang pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di sebuah tempat yang di peta tidak ada (karena tempat itu benar-benar pelosok hutan) didiskusikan. Kemudian, ditindaklanjuti dalam bentuk kerja-kerja pengabdian  masyarakat. Salah satu bentuk kegiatan yang konkrit membuat program kerja desa binaan di desa pelosok hutan itu. Ini pekerjaan menarik `kan? Kita yakin, kalau dosen-dosennya masih tergolong orang-orang yang sadar dan mau terlibat plus tidak mata duitan (`ngga matre`), pasti menyambutnya dengan antusias.

Artikel Administrasi Publik (13)

Pembangunan Berkelanjutan?...Gagal!...Gagal! (2)

Subagio S. Waluyo

Pelibatan masyarakat dalam melakukan pengawasan pelaksanaan PB apakah mungkin bisa dilakukan? Mungkin-mungkin saja. Mengapa tidak? Kita jelaskan dulu siapa saja yang masuk dalam konteks masyarakat di sini. Masyarakat jangan hanya dibatasi pada penduduk yang tinggal di suatu tempat. Masyarakat di sini bisa saja masuk ke dalamnya sivitas akademika (masyarakat perguruan tinggi/ PT). Kita juga bisa masukkan mereka yang aktif di organisasi massa (ormas). Bisa juga orang-orang yang terlibat di organisasi nonpemerintah (NGO/LSM). Bisa juga mereka yang tinggal di suatu tempat (masyarakat lingkungan atau masyarakat adat). Jadi, mereka-mereka inilah yang akan kita libatkan dalam melakukan pengawasan PB. Selama ini karena mereka tidak dilibatkan dalam pengawasan, mau tidak mau terjadi kegagalan PB.

Artikel Administrasi Publik (12)

Pembangunan Berkelanjutan?...Gagal!...Gagal! (1)

Subagio S. Waluyo

Adalah Hetifah S.J. Sumarto dalam bukunya Inovasi, Partipasi dan Good Governance (2003:6) menyatakan bahwa sistem administrasi pemerintah dan kebijakan (publik) yang buruk di banyak negara berkembang merupakan kendala utama untuk mencapai pembangunan berkelanjutan (PB). Sebagai bukti dari pernyataan tersebut dikaitkan dengan hasil PB yang dilakukan oleh berbagai negara (termasuk Indonesia) beberapa waktu lalu ada yang berpendapat bahwa PB ternyata memang belum banyak berhasil. Bisa juga dikatakan kalau PB yang lebih dari dua puluh tahun yang lalu dicanangkan, ternyata mengalami kegagalan. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada pernyataan berikut ini.

All You Need Is Love (23)

  Bahan Pendidikan Politik 

ANALISIS GERAKAN MAHASISWA INDONESIA

DARI ORDE BARU SAMPAI REFORMASI

Subagio S.Waluyo

1.0 PENGANTAR

Masalah mahasiswa adalah masalah yang tidak pernah akan selesai dan bosan-bosannya untuk dibicarakan.  Masalah yang satu ini sesuai dengan kepribadian mahasiswa sebagai pemuda belia yang penuh de-ngan idealisme, enerjik, stamina yang stabil, dan pikiran-pikiran yang cemerlang.  Karena mahasiswa memiliki itu semua, wajarlah jika maha-siswa adalah orang-orang muda yang mencari “kebenaran.”  Apabila “kebenaran” tidak diperoleh, sesuai dengan karakternya ia akan mela-kukan setiap hal yang menurutnya layak untuk dilakukan.

Artikel Administrasi Publik (11)

Xenofobia-Inferior

Subagio S.Waluyo

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD`45) dimulai dengan sebuah pernyataan berbunyi:

"Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan."

Ketika UU`45 itu disahkan, Indonesia baru saja merdeka karena satu hari sebelum UUD`45 disahkan, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945, negara ini diproklamasikan. Dengan demikian, Indonesia sebagai sebuah negara telah benar-benar terbebas dari penjajahan asing, baik Jepang maupun Belanda yang masih berkeinginan menjajah kembali negara ini.

Artikel Agama (27)

Rendah Diri-Rendah Hati  

Subagio S. Waluyo   

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ketika membuat definisi `rendah diri` dan `rendah hati` terlihat adanya perbedaan yang jelas. Di KBBI tercantum frase `rendah diri`: `hal (sifat) diri`; `merasa dirinya kurang`. Sementara frase `rendah hati`: hal (sifat) rendah hati, tidak sombong atau `tidak angkuh`. Tetapi, ketika kedua frase tersebut diberikan imbuhan me-kan sehingga menjadi `merendahkan diri` dan `merendahkan hati` mempunyai makna yang sama, yaitu `menjadikan diri tidak sombong`; `tidak congkak`; `tidak angkuh` (KBBI,1999:833). Lho, kok, bisa sama ya? Bukankah seharusnya dibedakan. Untuk frase `merendahkan hati` memang bisa diterima pengertian tersebut. Lha, kalau frase `merendahkan diri` bukankah lebih baik didefinisikan sebagai `menjadikan dirinya merasa kurang`?

Artikel Agama (26)

Menegakkan Benang Basah

Subagio S.Waluyo

         

Ada pribahasa yang berbunyi `kejujuran adalah mata uang yang berlaku di mana-mana`. Pribahasa yang demikian sederhana itu jika ditilik dari segi isinya ternyata tidak sederhana. Di sana ada kata `kejujuran` yang justeru sampai saat ini kata itu masih dianggap punya nilai tersendiri karena secara hati nurani manusia masih menghendaki adanya sebuah kejujuran. Yang menjadi pertanyaan, “Apakah memang benar banyak manusia yang masih mengikuti hati nurani?”  Pertanyaan itu bisa dipastikan hanya segelintir saja manusia yang masih mengikuti hati nurani. Sebagian besar manusia sudah jauh menyimpang dari hati nurani termasuk ke dalamnya sudah tidak bisa lagi berlaku jujur.